PALU — Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., secara resmi membuka Diskusi Harmonisasi dan Kolaborasi Kemitraan Multipihak/Mitra Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan launching Aplikasi Berani Kompak Tahun 2025, di Ruang Rapat Nagana Bappeda Provinsi Sulteng, Senin (10/11/2025).
Wagub menegaskan kegiatan ini memiliki makna strategis sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, pembangunan kini tidak lagi bisa berjalan hanya mengandalkan pemerintah semata.
“Dunia tidak lagi bekerja dengan pola government alone, tetapi governance together. Pemerintah memimpin, namun semua pihak berkontribusi,” tegas Wakil Gubernur.
Ia menyambut baik keterlibatan berbagai unsur dalam diskusi ini, mulai dari pemerintah daerah, lembaga mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, hingga pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, kolaborasi multipihak kini bukan pilihan, melainkan keharusan agar pembangunan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Wagub menjelaskan bahwa penyusunan RPRKD tidak hanya selaras dengan arah pembangunan nasional, tetapi juga mendukung komitmen global dalam pengendalian emisi. Ia menjelaskan pembangunan rendah karbon mencakup pertumbuhan ekonomi tanpa merusak alam, kesejahteraan masyarakat yang inklusif, dan investasi yang ramah lingkungan.
“Sulawesi Tengah kaya sumber daya, namun tanpa prinsip keberlanjutan, kekayaan itu bisa berubah menjadi kerentanan. Karena itu, kita harus menata ulang pola pembangunan dari eksploratif menjadi transformatif,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga meluncurkan Aplikasi Berani Kompak (Berani Kolaborasi Multipihak/Mitra Pembangunan – CSR). Aplikasi ini memungkinkan pemetaan program, pelaporan, tindak lanjut kegiatan secara digital dan terintegrasi.
“Dengan aplikasi ini, kolaborasi tidak lagi bersifat sporadis, tetapi terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Ini bagian dari transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adaptif, terbuka, dan akuntabel. Sekarang tidak boleh lagi sembunyi-sembunyi, harus transparan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tantangan pembangunan yang semakin kompleks seperti perubahan iklim, ketimpangan wilayah, perkembangan industri, hingga kebutuhan peningkatan kualitas SDM.
“Kita membutuhkan energi kolektif. Ruang kolaborasi seperti hari ini sangat strategis — bukan hanya untuk koordinasi, tetapi juga untuk membangun kemitraan yang saling menguatkan,” tutupnya.
Ketua Panitia, Ir. Subhan Basir, ST., M.Proj.Mg., MT., selaku Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Sulteng menjelaskan kegiatan ini merupakan kerja sama Bappeda Provinsi Sulteng bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia dan menjadi forum multipihak tingkat provinsi dalam menjembatani tantangan pembangunan berkelanjutan serta penyusunan dokumen RPRKD.
Turut hadir Plt. Kadinkes Provinsi Sulteng Wayan Apriani, SKM., M.Epid., perwakilan perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, pelaku CSR dan mitra pembangunan lainnya.