JAKARTA – Panitia Khusus ( Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJPD) 2024-2045 DPRD Sulteng lakukan konsultasi ke Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri pada Kamis ( 6/6/24).
Kegiatan Konsultasi yang dipimpin langsung ketua Pansus Yus Mangun SE, tak tanggung tangung di hadiri seluruh unsur pimpinan yakni Ketua DPRD Sulteng Dr Hj Nilam Sari Lawira DP, MP, Wakil Ketua( Waket) I HM Arus Abdul Karim, Waket II Hj Zalzulmida A Djanggola SH,.CN dan Waket III H Muharram Nurdin serta diikuti oleh seluruh anggota Pansus, masing masing Sony Tandra ST, H Zainal Abidin Ishac ST, I Nyoman Slamet S.Pd , M.Si, Hasan Patongai,Abdul Karim Aljufrie, Ronald Gulla ST, Faizal Alatas, Ibrahim.Hafid,.Wiwik Jumatul Rofiah, SA.g, MH, Erwin Burase, HM Nur Dg Rahmatu SE termasuk ketua Bappeda Sulteng Dr Sandra Tubondo serta diampingi sejumlah tenaga ahli fraksi dan juga kehadiran tim asistensi dari Bappeda Sulteng.
Rombongan Pansus diterima oleh Analis Kebijakan Ahli Madya wilayah III meliputi Kalimantan dan Sulawesi Wisnu Hidayat serta didampingi sejumlah pejabat lainnya masing masing, Analis Kebijakan Ahli.muda Anang, Hans dan Bagyo.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Dit PEIPD Lt 3 Kantor Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut ada sejumlah hal yang mengemuka, antara lain dari Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari yang menyoroti soal penyusunan dokumen rancangan RPJPD Sulteng yang menurutnya harus .mencerminkan Sulteng 20 tahun ke depan.
”Kita harus cermati betul ini karena menyangkut nasib dan masa depan Sulteng 20 tahun ke depan. Dan saya belum melihat apa arah kebijakan 2025- 2045, harus realibel dari dokumen,” jelasnya.
Politisi Nasdem ini bahkan menguliti bab perbab yang menurutnya harus selaras, dari bab ke bab ternasuk soal gambaran Sulteng sebagai daerah rawan bencana belum tergambar dalam dokumen tersebut.
Sorotan juga disampaikan Wiwik Jumatul Rofi’ah, soal target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( RPJPN) menuju Indonesia Emas, tidak hanya suportnya diperencanaan, tapi juga di pembiayaan.
”Mana suport pusat ke daerah, gimana menuju emas kalau pembiayaanya daerah nggak di suport,” kata Srikandi PKS ini.
“Sorotan juga disampaikan oleh Sony Tandra SE, tentang pengolahan pertambangan di Sulteng tidak sesuai antara manfaat yang dirasakan masyatakat Sulteng dengan daya rusaknya. ” Sangat tidak berimbang,” tegas Sony Tandra.*