PALU – Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulteng memberikan sejumlah catatan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun 2024.
Melalui pandangan umum yang dibacakan juru bicara, Dr Alimuddin Pa’ada, salah satu yang disoroti adalah langkah jor-joran Pemprov Sulteng dalam membuka pintu investasi untuk sektor pertambangan.
“Upaya pemerintah meningkatkan pendapatan dengan memprioritaskan tambang adalah meningkatkan risiko bencana. Maka pemerintah harus lebih kreatif untuk mengelola atau menggali potensi lain yang tak kalah menjanjikan, seperti pertanian, perkebunan, hingga perikanan,” ujar Alimuddin, pada rapat paripurna Pembahasan/Penetapan Raperda APBD Sulteng Tahun Anggaran 2024, di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Senin (16/10/2023).
Namun di balik itu, Fraksi Gerindra tak lupa menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sulteng atas kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024. Walaupun pertumbuhan ekonomi dan PAD Sulteng sebagian besar masih disumbang sektor pertambangan.
Fraksi Gerindra Sulteng berharap, organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pajak dan retribusi mengoptimalkan sumber-sumber potensi pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Karena dari hasil retribusi dan pajak yang dipungut, selanjutnya dikembalikan kepada masyarakat bukan dalam bentuk uang tetapi dalam wujud pembangunan, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial maupun lainnya untuk kemajuan daerah,” ujarnya.
Di akhir paparannya, fraksi ini pun menyetujui Raperda APBD 2024 dibahas pada tingkat pembahasan yang lebih lanjut.