DONGGALA – Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala, Ali Assegaf, mengimbau para petugas survei agar menjaga ketenangan mental serta memastikan keakuratan data saat melakukan peninjauan lapangan untuk program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan Ali Assegaf ketika memimpin pertemuan pendahuluan (framework meeting) perencanaan KNMP 2027, yang turut dihadiri oleh pengurus serta tim teknis dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) Yayasan Mutiara Lembah Khatulistiwa, Senin (3/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Ali menyampaikan bahwa proses penentuan titik lokasi pembangunan program strategis nasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Masalah legalitas serta kejelasan status kepemilikan tanah di kawasan pesisir kerap menjadi kendala utama yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah bersama tim teknis di lapangan.
”Kepada seluruh tim surveyor agar menjalankan tugas dengan suasana hati yang rileks dan santai tanpa ada tekanan, mengingat masalah pertanahan senantiasa menjadi tantangan yang paling sering dijumpai dalam proses peninjauan,” arahan Ali kepada para peserta rapat.
Guna memotivasi para petugas, Ali sempat membagikan pengalaman pribadinya saat mengawal program serupa pada masa lalu. Ia menuturkan beratnya perjuangan yang harus ia tempuh demi mengamankan legalitas lahan demi kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah utara Donggala.
”Mengenang pengalamannya ketika harus menetap selama sepekan penuh hanya untuk menyelesaikan urusan tanah di Desa Tompe. Meskipun sebidang lahan kecil tersebut ternyata dikuasai oleh 22 pemilik yang berbeda, berkat pendekatan yang penuh kesabaran dan persuasif, warga setempat akhirnya bersedia menyerahkan lahan tersebut untuk mendukung kelancaran pembangunan KNMP,” lanjutnya.
Selain memberikan dorongan moral kepada tim di lapangan, Ali Assegaf turut memberikan penegasan mengenai arah target pemetaan wilayah. Ia menaruh harapan besar agar Desa Loli Tasiburi yang berada di Kecamatan Banawa dapat diprioritaskan dalam realisasi pembangunan infrastruktur nelayan untuk periode 2027 mendatang.
Menurut penjelasan Ali, penentuan skala prioritas ini wajib dilakukan mengingat adanya pembatasan kuota anggaran dari pemerintah pusat. Keterbatasan tersebut menuntut Pemerintah Kabupaten Donggala untuk lebih selektif dalam menetapkan desa nelayan yang paling membutuhkan uluran fasilitas dari hulu hingga hilir.
”Semula pihak Dinas Perikanan telah mengusulkan 15 titik wilayah potensial untuk pembangunan KNMP pada 2026 dan 2027. Kendati demikian, usai melewati tahap seleksi dan kurasi di tingkat pusat, kuota resmi yang disetujui kementerian hanya berjumlah 12 titik. Berdasarkan kalkulasi teknis serta kebutuhan nyata masyarakat pesisir kita, Desa Loli Tasiburi wajib dimasukkan dan dikawal ketat agar menjadi prioritas dalam alokasi program ini,” tegasnya.
Pemaparan serta arah kebijakan dari Kepala Dinas Perikanan tersebut langsung disambut positif serta memperoleh dukungan penuh dari pihak lembaga mitra.