DONGGALA – Pemerintah Kabupaten Donggala memastikan proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk lima organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan transparan dan profesional.
Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Rustam Efendi, menegaskan seluruh tahapan seleksi dilakukan secara terbuka dan diawasi langsung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna menjamin objektivitas serta kualitas hasil seleksi.
“Seleksi ini dilakukan secara profesional dan terbuka. Tidak ada titipan, asesmennya dipantau langsung oleh BKN,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).
Ia menjelaskan, proses seleksi melibatkan panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, kalangan akademisi, serta perwakilan pemerintah provinsi. Para peserta juga diwajibkan mengikuti tahapan asesmen oleh tim asesor independen sebelum menjalani sesi wawancara oleh panitia seleksi.
Menurut Rustam, pejabat yang nantinya terpilih merupakan peserta yang memenuhi seluruh persyaratan jabatan serta dinyatakan lolos berdasarkan mekanisme dan prosedur yang berlaku.
“Siapa pun yang terpilih adalah yang memenuhi syarat jabatan, sudah melalui mekanisme dan prosedur yang benar, serta tidak cacat secara administrasi maupun proses penilaian,” tegasnya.
Ia menilai, dengan sistem seleksi terbuka dan pengawasan ketat, potensi penyimpangan dalam proses seleksi dapat diminimalkan.
“Semua tahapan dilakukan secara terbuka dan transparan, mulai dari administrasi, asesmen, hingga penilaian akhir. Jadi kemungkinan terjadinya itu sangat kecil,” katanya.
Rustam menambahkan, seleksi terbuka ini memberi kesempatan luas bagi aparatur sipil negara yang memenuhi syarat, baik dari jabatan struktural maupun fungsional.
“Jadi bukan hanya jabatan struktural saja yang bisa berkompetisi, tetapi juga jabatan fungsional selagi dia memenuhi kualifikasinya,” jelasnya.
Melalui proses tersebut, pemerintah daerah berharap dapat menghasilkan pejabat yang kompeten, berintegritas, dan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Donggala.
“Kami berharap seleksi ini menghasilkan pejabat yang mampu mengemban amanah dan meningkatkan kinerja pemerintahan,” pungkas Rustam.