PALU – Salah satu penyintas yang tergabung dalam Forum Penyintas Layana (FPL), Suratini mengatakan sering terjadi pelecehan seksual di hunian sementara (huntara) yang ada di kawasan Huntan Kota Palu.
Hal itu disampaikan oleh FPL saat melakukan aksi demontrasi di gedung DPRD Kota Palu, Rabu (8/3/2023) terkait permintaan pembebasan lahan untuk penyintas yang tidak terdata mendapat hunian tetap (huntap) oleh pemerintah.
Penyintas ini menjelaskan, banyaknya penderitaan yang dialami oleh penyintas hampir lima tahun terakhir tinggal di huntara, salah satunya terjadinya pelecehan seksual. Bahkan beberapa diantaranya ada yang melakukan bunuh diri karena tidak mampu menghadapi masalah tempat tingga pasca bencana 28 September 2018 lalu.
Suratini menjelaskan, bahwa kondisi huntara yang sudah tidak layak, membuat penyintas perempuan tidak nyaman.
“Parahnya ada anak SD yang menjadi korban kekerasan seksual di huntara yang saat ini saya tempati,” ungkapnya.
Hal itu dikarenakan banyak dinding Huntara yang sudah rusak, bahkan kamar mandi di Huntara sudah tidak layak lagi.
“Kami ini perempuan, jadi itu menjadi ancaman bagi kami, sehingga tolonglah pemerintah bisa perhatikan kami yang masih di Huntara,” tegasnya.
Kembali pada kasus kekerasan seksual yang sudah ditangani oleh aparat kepolisian, dan pelakunya sudah menjalani hukuman di Rutan Maesa Palu, sehingga mereka berharap tidak ada lagi korban seksual di Huntara.
“Hak-hak perempuan harus diutamakan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ratna Mayasari Agan menjelaskan, walaupun tidak memiliki alas hak untuk menerima huntap, para penyintas tersebut tetap harus mendapatkan perhatian dari Pemkot Palu.
“Apalagi saya dengar tadi di huntara itu rawan adanya pelecehan seksual bahkan sudah ada dua orang yang bunuh diri karena tidak mampu menanggung beban masalah tempat tinggal,” jelasnya.
Lanjut Neni, sapaan akrab politis PAN ini menjelaskan, siapapun yang berdomisi Kota Palu sudah sewajarnya mendapat perhatian oleh Pemkot Palu apalagi dengan kondisi memperihatinkan tersebut. Sebagai anggota DPRD Palu, dirinya akan mendorong agar maslaah tersebut bisa ditindaklanjuti oleh dinas terkait.
Dirinya juga menghimbau Pemkot Palu untuk bisa memberikan menyalurkan bantuan UMKM bisa mengakomodir para penyintas terutama yang berada di huntara. Menurutnya, para penyintas fi huntara lah yang layak untuk dibantu untuk membuka modal usaha.
“Warga huntara harusnya mendapat bantuan usaha UMKM, ini akan jadi catatat kami untuk kami tindaklanjuti,” jelasnya.**