PALU – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, menilai kasus keracunan massal program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Banggai dan Kota Palu disebabkan oleh pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) di dapur penyedia makanan.
Dalam pernyataannya, Longki menekankan bahwa setiap dapur MBG semestinya dikelola dengan disiplin karena melibatkan banyak pihak, mulai dari perusahaan swasta, pelaku usaha daerah, TNI, Polri, hingga BIN. Dapur juga dipimpin Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) bersama ahli gizi yang bertanggung jawab mengawasi bahan baku, proses masak, hingga distribusi makanan.
“Bila ada bahan pangan yang tidak layak konsumsi, seharusnya langsung ditolak. Proses memasak juga wajib mengikuti aturan,” ujar Longki, Kamis (18/9/2025).
Ia secara khusus menyoroti praktik dapur MBG yang kerap menyiapkan makanan sejak malam atau memanaskan kembali makanan sisa.
“Jangan sampai makanan untuk pagi hari sudah dimasak sejak malam sebelumnya, apalagi makanan sisa dipanaskan kembali. Masakan seperti ini jelas tidak fresh dan berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak. Yang ideal adalah makanan tersaji fresh from oven agar aman dikonsumsi,” tegasnya.
Longki juga mengungkap pernah menemukan dapur MBG yang tetap mengolah ikan sudah melek, padahal jelas berisiko tinggi. Menurutnya, kelalaian semacam ini menjadi salah satu faktor penyebab kasus keracunan.
“Kalau semua SOP dijalankan, kasus keracunan tidak akan terjadi. Jangan lalai, jangan bermain-main dengan nyawa anak-anak,” ucap mantan Gubernur Sulawesi Tengah itu.
Lebih jauh, Longki mengingatkan bila ada dapur bermasalah berulang kali, pemerintah perlu mempertimbangkan pemutusan kerja sama. Ia juga menekankan kasus keracunan massal berpotensi masuk ranah hukum jika orang tua korban menempuh jalur gugatan.
“Program MBG adalah program mulia yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, mari kita kelola dengan penuh tanggung jawab demi masa depan generasi bangsa,” pungkasnya.**