PALU – Di tengah sorotan tajam sejumlah anggota DPRD Sulawesi Tengah terhadap Program Berani Cerdas, suara pembelaan muncul dari kalangan mahasiswa selaku penerima manfaat.

Mey Mulyana (20), mahasiswi Universitas Tadulako (Untad), menilai tuduhan bahwa program tersebut sebagai “pemborosan anggaran” adalah pandangan yang keliru.

Menurutnya, di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok, program ini merupakan instrumen krusial bagi keberlangsungan pendidikan warga.

“Alokasi anggaran negara, sekecil atau sebesar apa pun, sejauh disalurkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, tidak dapat dikategorikan sebagai pemborosan. Itu adalah hak rakyat yang harus ditunaikan,” tegas Mey, Selasa (28/4/2026).

Mahasiswi Fakultas Hukum tersebut menceritakan sisi humanis di balik program ini. Ia mengenang momen krusial saat mendaftar beasiswa tersebut, di mana ia harus kehilangan ayahanda, yang kemudian disusul oleh wafatnya sang ibu sesaat setelah beasiswa cair. 

Bagi Mey, program gagasan Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan jaring pengaman pendidikan yang nyata bagi mereka yang kehilangan tulang punggung keluarga.

Ia berharap agar program tersebut dipastikan keberlanjutannya secara permanen demi menjamin pemerataan akses pendidikan tinggi dan memutus mata rantai eksklusivitas pendidikan bagi masyarakat ekonomi lemah. Mey bahkan menyesalkan adanya upaya dari pihak tertentu yang mencoba menjegal program ini melalui manuver politik.

Kata dia, segala bentuk manuver yang menghambat program ini sama saja dengan merampas hak serta kesempatan generasi muda Sulawesi Tengah untuk menempuh pendidikan tinggi.

Di sisi lain, kritik datang dari parlemen. Dikutip dari beberapa pernyataan di media massa, Fraksi PDI Perjuangan melalui anggotanya, H. Suryanto, memberikan catatan kritis terkait kesiapan regulasi (MoU) dan potensi masalah hukum di masa depan. Senada dengan itu, Marselinus dari Partai Perindo juga merekomendasikan evaluasi menyeluruh atau penghentian sementara karena menganggap program ini—terutama di sektor kesehatan—bisa menjadi “bom waktu” finansial bagi warga di masa depan. ***