PALU – Sulawesi Tengah berpotensi menjadi contoh sukses pengentasan ekstrem di Indonesia. Keyakinan ini disampaikan Wakil Ketua II , , yang menekankan pentingnya sinergi program pemerintah pusat dan daerah demi tercapainya target nol persen kemiskinan pada 2026.

Menurutnya, kemiskinan ekstrem tidak boleh lagi hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi semata, melainkan menjadi perhatian seluruh kepala daerah kabupaten dan kota.

“Pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah harus diselesaikan. Saya melihat 9 program yang dicanangkan Gubernur sangat relevan dengan instruksi Presiden. Tinggal bagaimana kita bersinergi agar program tersebut benar-benar dirasakan rakyat,” tegas Syarifudin dalam keterangan resminya Selasa (9/9/2025).

Syarifudin bahkan mendorong pembentukan Satgas Percepatan Pengentasan Kemiskinan di tingkat provinsi sebagai langkah integratif antara kebijakan pusat dan program daerah. Ia mengaku telah menjalin koordinasi dengan sejumlah kelompok masyarakat untuk merumuskan strategi bersama.

Politisi vokal itu juga menilai Sulawesi Tengah punya peluang besar menjadi acuan nasional.

“Dengan keseriusan Gubernur Anwar Hafid dan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto, saya yakin Sulawesi Tengah akan menjadi provinsi acuan dalam pengentasan kemiskinan. Paradoks ekonomi kita harus dijawab, kekayaan sumber daya alam yang melimpah harus sejalan dengan berkurangnya jumlah masyarakat miskin,” jelasnya.

Lebih jauh, Syarifudin menegaskan pengentasan kemiskinan tak cukup hanya bertumpu pada bantuan sosial, melainkan melalui pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, hingga penghapusan kantong-kantong kemiskinan. Ia juga menekankan pentingnya pengawalan program prioritas pemerintah pusat seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Semua pihak harus kompak, baik DPRD, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil. Jika kita bersatu, Sulawesi Tengah akan berada di garda depan dalam menghapus kemiskinan ekstrem,” tutupnya penuh keyakinan.**