PALU – Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Konflik Agraria Provinsi Sulawesi Tengah meraih penghargaan inovasi terbaik kategori Inisiatif Inovasi Pelayanan Publik dalam Mendukung Penguatan Reforma Agraria.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, kepada Ketua Satgas PKA Akris Fattah Yunus bersama Ketua Harian Satgas Eva Bande, pada upacara peringatan Hari Pahlawan di Halaman Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (10/11/2026).

Satgas PKA Sulteng yang berada di bawah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Tengah dinilai berhasil menghadirkan inovasi pelayanan publik di bidang penyelesaian konflik agraria melalui inovasi INSPIRA (Informasi Navigasi Sebaran Penyelesaian Integrasi Solusi Agraria).

Ketua Harian Satgas PKA, Eva Bande, mengaku bersyukur atas apresiasi yang diberikan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut. Menurutnya, penghargaan ini dipersembahkan kepada seluruh anggota Satgas PKA serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang selama ini telah bekerja dan memberikan kontribusi nyata.

“Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kerja kolektif seluruh anggota Satgas PKA dan OPD terkait yang selama ini bekerja menyelesaikan konflik agraria di Sulawesi Tengah. Ini sekaligus menjadi tanggung jawab moral untuk terus memperkuat kolaborasi, menghadirkan solusi yang berkeadilan, serta memastikan hak-hak masyarakat terlindungi,” kata Eva Bande.

Ia berharap apresiasi tersebut semakin memperkuat semangat kebersamaan dan kolaborasi lintas sektor agar upaya penyelesaian konflik agraria dapat terus menghadirkan solusi nyata sekaligus memastikan perlindungan hak-hak masyarakat.

Di tempat yang sama, Ketua Satgas Akris Fattah Yunus menambahkan bahwa penghargaan ini menjadi bukti perlunya kerja bersama dan komitmen penuh dalam keberpihakan kepada masyarakat.

“Kami akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan setiap persoalan ditangani secara terukur dan mengedepankan prinsip keadilan, kemanusiaan serta kepastian hukum bagi masyarakat yang berkonflik agraria,” tutup Akris. ***