PALU – Kebutuhan armada pengangkut sampah roda empat (R4) di sejumlah kelurahan Kota Palu, khususnya wilayah terdampak operasional seperti Poboya dan Kawatuna, kini menjadi sorotan DPRD. Komisi C memprotes keputusan PT Citra Palu Minerals (CPM) yang secara sepihak mengubah realisasi bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari kendaraan operasional R4 menjadi roda tiga (R3) saat momen perayaan HUT Kota Palu.
Anggota Komisi C DPRD Kota Palu, Alfian Chaniago, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidaksesuaian penyerahan armada tersebut. Ia menegaskan bahwa pembahasan awal antara Komisi C, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan PT CPM secara eksplisit menyepakati pengadaan kendaraan pengangkut sampah roda empat.
“Kami kaget kemarin yang diserahkan itu hanya R3. Setahu kami di Komisi C DPRD Kota Palu, kita membahas tentang bantuan kendaraan operasional sampah DLH Kota Palu untuk R4,” ujar Alfian Rabu (30/9/2026).
Menurut politisi Fraksi Gerindra ini, keberadaan armada R4 memiliki daya tampung serta masa pakai yang jauh lebih efektif dibanding R3. Sejumlah kelurahan yang bersinggungan langsung dengan area lingkar tambang PT CPM—seperti Kelurahan Poboya, Kawatuna, Talise Valangguni, Talise, dan Lasoani—saat ini masih sangat membutuhkan tambahan kendaraan operasional R4 hasil penyaratan reses.
“Dari segi pemanfaatan, kendaraan R4 lebih sangat bermanfaat dan dari segi pemakaiannya lebih lama daripada R3. Kelurahan yang bersinggungan langsung dengan PT CPM masih sangat membutuhkan armada R4, bukan R3,” tegasnya.
Alfian menjelaskan, dalam rapat kerja terdahulu, Komisi C mengajukan kebutuhan ideal sebanyak 24 unit R4. Meski demikian, pihak legislatif memahami keterbatasan perusahaan dan tidak memaksakan angka tersebut, bahkan membuka ruang opsi penyediaan minimal 10 unit R4.
“Dalam rapat tersebut, saya sudah sampaikan kebutuhan R4 sebanyak 24 unit. Namun jika pemberi CSR tidak mampu, kita tidak memaksa. Kalaupun tidak bisa 24 unit, kita berharap ada 10 unit R4 saja yang kita terima. Namun yang dibahas tetap armada R4, bukan R3,” jelas Alfian.
Hal yang disayangkan DPRD adalah ketiadaan koordinasi maupun pemberitahuan resmi dari manajemen PT CPM mengenai perubahan jenis armada bantuan tersebut hingga penyerahan simbolis berlangsung saat HUT Kota Palu.
“Kita sama sekali tidak pernah diberitahukan terkait penyerahan armada R3. Tiba-tiba pada HUT Kota Palu kemarin terjadi penyerahan R3. Kita baru tahu ada penyerahan saat acara berlangsung,” ungkapnya.
Sikap tegas diambil DPRD Kota Palu untuk mengawal komitmen penanganan sampah di ibu kota provinsi tersebut. Dalam waktu dekat, Komisi C bakal memanggil manajemen PT CPM guna meminta klarifikasi resmi atas perubahan kesepakatan CSR tersebut.
“Sikap DPRD Kota Palu tetap akan mempertanyakan dan dalam waktu dekat kami akan memanggil PT CPM. Apa alasannya sehingga mengubah dari kesepakatan pemberian CSR armada R4 menjadi R3,” pungkas Alfian. **/MAZ