JAKARTA – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., memimpin langsung audiensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kementerian PPN/Bappenas di Menara Bappenas Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan awal Gubernur Sulawesi Tengah dengan Kementerian PPN/Bappenas yang telah dilaksanakan pada 14 Januari 2026 lalu.
Agenda utama dalam audiensi kali ini adalah membahas percepatan dukungan pembiayaan terhadap sejumlah Proyek Strategis Daerah Sulawesi Tengah. Fokus proyek tersebut meliputi hilirisasi kelapa dalam, pengembangan tuna-cakalang-tongkol (TCT), wisata bahari, serta pengembangan rumput laut.
Pertemuan penting tersebut turut dihadiri oleh Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas Sukmo Harsono, Tenaga Ahli Menteri Frans B.M. Dabukke, serta Prof. Bayu Dwi Apri Nugroho. Selain itu, hadir pula para kepala daerah dan jajaran perangkat daerah dari Kabupaten Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, dan Donggala, yang mendampingi OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam paparannya, Wagub Reny Lamadjido menegaskan bahwa proyek-proyek strategis tersebut merupakan langkah nyata dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempercepat gerak pembangunan di wilayahnya.
“Pelaksanaan proyek-proyek strategis ini tidak lain dan tidak bukan merupakan upaya percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah,” ujar dr. Reny Lamadjido, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, koordinasi langsung dengan Bappenas ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan penganggaran antara daerah dan pusat.
“Audiensi ini kami lakukan untuk menindaklanjuti arahan, masukan, dan klarifikasi teknis terkait mekanisme penganggaran dan kesesuaian usulan proyek dengan prioritas pembangunan nasional, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Wagub juga memastikan bahwa seluruh draf usulan proyek yang diajukan oleh Pemprov Sulteng telah memiliki payung hukum yang kuat dan sinkron secara berjenjang dari tingkat daerah hingga nasional.
“Usulan kami telah memenuhi persyaratan perencanaan pembangunan, sehingga kami berharap dapat diikuti dengan langkah dukungan pembiayaan atau alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat,” tambahnya.
Di hadapan jajaran kementerian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memaparkan potensi serta tingkat kesiapan sejumlah proyek strategis di klaster daerah. Salah satunya adalah hilirisasi kelapa di Kabupaten Parigi Moutong yang diproyeksikan mampu mendongkrak nilai tambah ekonomi hingga 3,3 kali lipat. Pemprov juga memaparkan kesiapan kawasan perikanan tuna, cakalang, dan tongkol yang tersebar di wilayah Donggala, Parigi Moutong, hingga Banggai Laut.
Melalui momentum audiensi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menaruh harapan besar pada dukungan penuh dari Pemerintah Pusat. Realisasi cepat dari proyek-proyek strategis ini diharapkan dapat segera menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, menaikkan taraf hidup masyarakat, sekaligus memperkuat kontribusi Sulawesi Tengah terhadap capaian pembangunan nasional. **