PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bergerak cepat dan tepat dalam merespons lonjakan harga beras yang menjadi sorotan publik. Ketika sejumlah media memberitakan harga beras menembus Rp 18 ribu per kilogram di pasaran, Gubernur segera menginstruksikan timnya untuk turun tangan langsung ke lapangan.
Tak butuh waktu lama, pada Selasa (15/7/2025), Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto memimpin tim gabungan yang terdiri dari OPD teknis, Bulog, Bank Indonesia, hingga Satpol PP untuk melakukan inspeksi mendadak di Gudang Bulog Tondo serta dua pasar utama di Kota Palu: Pasar Masomba dan Pasar Inpres (Manonda).
Aksi ini bukan sekadar kunjungan seremonial. Pemerintah ingin memastikan bahwa komitmen menjaga stabilitas pangan benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya terdengar sebagai retorika.
Hasilnya mulai tampak. Di Pasar Inpres, harga beras premium turun drastis menjadi Rp 15.000/kg—jauh lebih rendah dari pemberitaan awal. Di Pasar Masomba, harga serupa kini berada di kisaran Rp 16.000–17.000/kg. Ini menjadi sinyal bahwa upaya stabilisasi mulai membuahkan hasil.
Sementara itu, beras medium jenis SPHP dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 12.500/kg masih tersedia luas dan menjadi alternatif penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Lebih menggembirakan lagi, ketersediaan stok beras dipastikan aman. Gudang Bulog Sulawesi Tengah tercatat menyimpan lebih dari 28.500 ton, dengan tambahan 3.000 ton di Gudang Tondo.
“Ini bukti bahwa negara hadir. Kita tidak tinggal diam ketika harga melonjak. Ini kerja bersama, bukan sekadar seremonial,” tegas Rudi.
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Sulteng bersama Bulog akan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada Rabu (16/7/2025).
Sekitar 2–3 ton beras medium akan disalurkan ke berbagai pasar untuk menstabilkan harga sekaligus menjaga psikologi publik.
GPM ini merupakan rangkaian dari penyaluran 4.400 ton bantuan beras yang lebih dulu dilepas Gubernur pada Senin (14/7), sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah.
“Operasi pasar, penyaluran bantuan, dan sinergi lintas instansi menjadi bagian dari strategi kami untuk memastikan tidak ada kepanikan di tengah masyarakat,” ujar Rudi kembali.
Pemerintah memahami bahwa harga beras bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ketika distribusi terganggu dan harga tidak terkendali, kepercayaan itu mudah memudar. Inilah yang dijaga dengan serius oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui langkah-langkah nyata.
Kehadiran pemerintah saat gejolak terjadi menjadi pesan yang kuat: stabilitas harga pangan adalah prioritas utama—bukan sekadar wacana.***