PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memacu penyelesaian sertifikasi lahan seluas 8 hektar untuk pembangunan Sekolah Rakyat Tadulako Nambaso.
Guna memastikan seluruh proses berjalan cepat dan tepat waktu, Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., memimpin langsung rapat koordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulteng di ruang kerjanya, Selasa (12/8/2025).
Wagub menargetkan sertifikat lahan tersebut dapat diserahkan bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025.
“Apabila semua proses selesai, kami akan melanjutkan pengurusan ke Sekretaris Jenderal. Pemisahan sertifikat jangan terlalu lama, karena ini untuk kepentingan pendidikan anak-anak miskin. Kita wujudkan perintah Presiden yang luar biasa ini,” tegasnya.
Sekolah Rakyat Tadulako Nambaso rencananya akan berdiri di kawasan sekitar STQ, Jalan Soekarno Hatta, tidak jauh dari hunian tetap (huntap) Talise. Pengelolaan sekolah akan dilakukan oleh Pemprov Sulteng dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, baik dari sisi pendanaan maupun tenaga pendidik.
“Sebanyak 30 hektar aset tanah Pemprov di kawasan STQ sudah selesai hari ini. Untuk pemecahan 8 hektar lahan sekolah rakyat, kita usahakan bisa rampung juga,” ujar perwakilan Kanwil BPN, Tyo, yang menegaskan komitmen percepatan proses tersebut.
Rapat koordinasi ini juga turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan sekaligus Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulteng, Dr. H. Rudi Dewanto, SE., MM., Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulteng, Drs. Irvan Aryanto, M.Si., serta perwakilan sejumlah kepala dinas terkait.**