PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memanfaatkan agenda kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI untuk mengusulkan penguatan layanan kesehatan prioritas, pemerataan dokter spesialis, hingga percepatan penanganan stunting.
Usulan strategis tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, Jumat (9/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Reny menyoroti ketimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan yang dinilai belum fully meng-cover kebutuhan perbaikan fasilitas medis di daerah.
Ia membeberkan dari sekitar 220 puskemas di Sulawesi Tengah, sebagian besar masih menempati bangunan tua yang berusia puluhan tahun sehingga butuh renovasi mendesak.
“Kami berharap DAK ke depan dapat mengakomodasi kebutuhan renovasi puskesmas, karena sebagian bangunan sudah berusia puluhan tahun dan membutuhkan perbaikan,” ujar Reny.
Selain puskesmas dasar, Reny mendorong pembenahan sarana rumah sakit daerah agar memenuhi standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) serta penguatan unit penanganan prioritas kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi di RSUD Undata.
Pemprov Sulteng turut memaparkan upaya penanganan kelangkaan dokter spesialis melalui dukungan Kementerian Kesehatan dan skema beasiswa program Berani Cerdas.
Terkait penanganan stunting, Pemprov mengusulkan optimalisasi aplikasi e-PPGBM guna memantau tumbuh kembang anak secara presisi setiap bulan bersama kader posyandu.
Merespons usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, menegaskan kedatangan timnya bertujuan menyerap aspirasi sekaligus mengawasi program sektor kesehatan dan ketenagakerjaan di Sulteng.
Komisi IX berkomitmen membawa poin-poin masukan Pemprov Sulteng ke tingkat pusat demi mendorong pemerataan fasilitas kesehatan dan perlindungan jaminan sosial masyarakat. **