PALU — Menjelang tahun 2026, Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memerintahkan dilakukannya asesmen menyeluruh terhadap seluruh ruas provinsi. Instruksi itu disampaikan dalam upacara Peringatan Hari Pekerjaan Umum ke-80 yang digelar di halaman Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga , Rabu (3/12/2025).

Gubernur menegaskan pentingnya data lapangan yang valid sebagai dasar perencanaan dan pengajuan anggaran ke pemerintah pusat. Menurutnya, laporan kondisi jalan selama ini harus dapat dibuktikan secara nyata.

“Tidak boleh ada lagi angka di atas kertas yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya,” tegas Anwar.

Ia memerintahkan seluruh jajaran untuk merekam kondisi jalan provinsi dari titik ke titik menggunakan video pada awal 2026. Data tersebut menjadi bukti autentik dalam menentukan status “jalan mantap” maupun prioritas penanganan.

“Setiap ruas harus terdokumentasi. Ini memperkuat usulan kita dan memastikan perencanaan yang akurat,” ujarnya.

Langkah asesmen itu diperkuat dengan percepatan sistem pemantauan infrastruktur. Gubernur meminta jajaran Dinas PU, kementerian teknis, dan balai terkait membangun platform yang memungkinkan pemantauan kondisi jalan secara real time.

Sistem tersebut akan terhubung dengan Command Center Lapor Gubernur yang mulai beroperasi penuh 1 Januari 2026, sehingga laporan masyarakat dan data lapangan dapat dipadukan.

“Transparansi dan data faktual menjadi fondasi utama kita menyusun program 2026,” kata Anwar.

Sebagai upaya jangka panjang, Gubernur menargetkan pemasangan CCTV di seluruh ruas jalan provinsi pada 2027. Teknologi itu dinilai penting untuk memastikan deteksi cepat terhadap longsor, kerusakan jalan, dan gangguan lainnya.

Anwar menegaskan bahwa pembenahan infrastruktur merupakan pilar utama program BERANI. Ia meminta jajaran PU menjaga profesionalisme dan memastikan setiap langkah pembangunan ditopang data akurat.

“Dengan asesmen menyeluruh, kita bisa bekerja lebih cepat, tepat, dan terukur,” ujarnya.

Upacara peringatan Hari PU ke-80 juga diisi dengan pembacaan sambutan resmi Kementerian PUPR yang menekankan pentingnya integritas, ketangguhan, serta kesiapsiagaan dalam pembangunan infrastruktur dan penanganan bencana.**