DONGGALA – PT Bosowa Tambang Indonesia (BTI) kembali menjadi sorotan setelah tidak menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) yang dijadwalkan bersama Komisi III DPRD Donggala pada Selasa (18/02/25) di Ruang Sidang II DPRD. Ketidakhadiran perusahaan tambang tersebut menuai kritik, mengingat undangan resmi telah dikirimkan sebelumnya oleh Sekretariat DPRD.
Meski PT BTI tak kunjung hadir hingga pukul 15.00 WITA, RDP tetap berlangsung dan dihadiri oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Camat Banawa, serta Kepala Desa Loli Saluran. Ketua Komisi III DPRD Donggala, Sudirman, yang memimpin jalannya rapat, meminta Kepala Desa Loli Saluran, Agus Priyono, untuk memastikan kembali kehadiran pihak PT BTI.
“Pak Kades Loli Saluran, bagaimana kabarnya PT BTI? Karena Anda dekat dengan mereka, tolong konfirmasi kembali. Kita mulai saja RDP-nya sambil menunggu PT BTI,” ujar Sudirman dengan nada tegas.
Dalam rapat tersebut, Agus Priyono mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan pihak perusahaan, yang mengaku sedang dalam perjalanan menuju lokasi rapat.
“Saya sudah berkomunikasi dengan PT BTI, Pak Dewan. Tadi mereka mengatakan sudah dalam perjalanan dan berada di Desa Loli Dondo,” jelasnya.
Di sisi lain, Agus Priyono juga menyoroti pemberitaan di media sosial terkait kejadian longsor di Desa Loli Saluran. Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak sepenuhnya akurat, sebuah pernyataan yang diamini oleh Camat Banawa, Rustam Bahe, yang menilai kejadian tersebut terlalu dibesar-besarkan.
Karena PT BTI tetap absen dari pertemuan tersebut, DPRD Donggala berencana menjadwalkan ulang RDP dengan pihak perusahaan tambang itu. Sementara itu, Ketua DPRD Donggala, Moh. Taufik, mengungkapkan bahwa pihaknya akan membentuk panitia khusus (Pansus) yang akan mendalami persoalan pertambangan, pajak, serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Insyaallah, setelah Lebaran Idulfitri, kita akan membentuk Pansus Pertambangan, Pajak, dan CSR,” tegasnya.
Ketidakhadiran PT BTI dalam RDP ini semakin memperkuat anggapan bahwa perusahaan kurang kooperatif dalam menyikapi berbagai persoalan di lapangan. DPRD Donggala menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu pertambangan demi kepentingan masyarakat.