PALU – Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Moh. Haekal Ishak, memberikan sejumlah catatan dan masukan strategis terkait prioritas penggunaan anggaran daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus (Pansus) atas LKPJ Walikota Palu Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu, Senin (25/5/2026).

​Dalam interupsinya, Haekal menekankan pentingnya asas proporsionalitas dan realitas dalam pengalokasian APBD. Ia berharap Pemerintah Kota Palu ke depan dapat lebih memprioritaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas, salah satunya adalah normalisasi drainase perkotaan.

​”Kita harus melihat secara realistis mana program yang paling mendesak bagi kepentingan umum. Menurut kami, alokasi anggaran untuk perbaikan sistem drainase jauh lebih mendesak untuk segera dituntaskan agar dampaknya bisa langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Haekal Ishak.

​Lebih lanjut, legislator perwakilan Palu Barat ini mencontohkan kondisi lapangan di kawasan depan Alkhairaat. Menurutnya, kapasitas saluran air di wilayah tersebut memerlukan perhatian dan penanganan cepat dari instansi terkait karena seringkali meluap dalam waktu singkat saat intensitas hujan tinggi.

​Haekal berharap pemerintah kota melakukan evaluasi terhadap keseimbangan anggaran antara penataan estetika kota—seperti taman dan fasilitas pendukung transportasi—dengan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, khususnya di wilayah Palu Barat yang dinilainya perlu mendapatkan porsi perhatian lebih optimal.

​Selain persoalan saluran air perkotaan, politisi PDIP ini juga meminta kejelasan dari pemerintah kota mengenai langkah-langkah konkret dan regulasi penanganan dampak lingkungan di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan aktivitas pertambangan.

​”Kami berharap ada langkah strategis yang konsisten dari pemerintah daerah terkait pengelolaan dampak aktivitas tambang demi menjaga keseimbangan lingkungan hidup di sekitar pemukiman warga,” tambahnya.

​Menutup penyampaiannya, Haekal memberikan saran agar agenda-agenda penting dewan yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban program kerja sedapat mungkin dihadiri langsung oleh kepala daerah guna memaksimalkan koordinasi antarlembaga.

​Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palu, Muchlis U. Aca, ini turut dihadiri secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu, Eka Komalasari, selaku perwakilan unsur eksekutif. BIM