JAKARTA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan kegiatan koordinasi dan komunikasi (korkom) dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan ini menjadi ajang pertukaran informasi dan pengalaman dalam memperkuat ketahanan pangan, pengelolaan sektor perikanan, serta penataan kelembagaan pertanian daerah.
Rombongan Komisi II DPRD Sulteng dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Sony Tandra, ST, didampingi Dr. Hj. Vera R. Mastura dan Suryanto, SH, MH. Mereka diterima oleh pejabat Dinas KPKP di ruang rapat lantai 6 kantor dinas tersebut.
Dalam pertemuan koordinasi itu, Komisi II DPRD Sulteng membahas strategi Dinas KPKP DKI Jakarta dalam menjamin ketersediaan dan distribusi pangan di wilayah perkotaan.
Pihak Dinas KPKP menjelaskan bahwa sebagian besar pasokan pangan DKI Jakarta berasal dari Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah, namun Pemprov DKI tetap menjaga stabilitas harga dan pasokan melalui subsidi pangan, program bantuan pangan untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), serta pemberdayaan masyarakat perkotaan lewat pertanian urban (urban farming).
Selain itu, Pemprov DKI juga memperkuat sektor kelautan dan perikanan melalui bantuan sarana nelayan pesisir dan pengembangan perikanan budidaya di Kepulauan Seribu, termasuk dukungan teknologi bioflok untuk meningkatkan hasil produksi di lahan terbatas.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Sony Tandra, menyampaikan bahwa koordinasi ini penting untuk memperkuat wawasan dan strategi daerah dalam menghadapi tantangan pangan nasional, terutama karena Sulawesi Tengah memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga Calon Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.
“Koordinasi ini sangat penting agar kami dapat mempelajari praktik terbaik dari Dinas KPKP DKI Jakarta. Sulteng memiliki potensi besar menjadi pemasok pangan bagi wilayah calon IKN, sehingga perlu kesiapan kebijakan dan strategi yang matang,” ujar Sony.
Sony juga menggali informasi terkait mekanisme penyediaan benih ikan dan penerapan teknologi modern di bidang budidaya perikanan. Ia menilai, pengalaman Dinas KPKP dalam memadukan sektor pangan, kelautan, dan pertanian bisa menjadi model bagi penguatan kelembagaan serupa di Sulawesi Tengah.
Anggota Komisi II, Suryanto, SH, MH, menambahkan bahwa hasil koordinasi ini akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan daerah, khususnya dalam peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan petani dan nelayan, serta efisiensi tata kelola pertanian daerah.
“Struktur kelembagaan Dinas KPKP yang terintegrasi memberikan inspirasi bagi kami untuk memperkuat koordinasi lintas sektor di Sulteng,” ujarnya.
Melalui hasil pertemuan dan koordinasi ini, Komisi II DPRD Sulteng berharap dapat menerapkan berbagai inovasi dari Dinas KPKP DKI Jakarta dalam konteks daerah, sehingga mendorong kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin hasil koordinasi ini menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan strategis daerah, agar sektor pangan, kelautan, dan pertanian di Sulawesi Tengah semakin kuat dan berdaya saing,” tutup Sony Tandra.