PALU – Penyintas bencana 2018 yang tinggal di hunian sementara (Huntara) Hutan Kota mendesak pemerintah untuk memprioritaskan penyelesaian hunian layak sebelum mengalokasikan anggaran untuk proyek mempercantik kota.
Hasnah Pabbi, Ketua Koalisi Rakyat Miskin Kota, menyoroti ketimpangan prioritas anggaran pemerintah. Menurutnya, proyek-proyek mempercantik kota berjalan dengan biaya besar, sementara warga Huntara masih menunggu hunian layak pascabencana 2018.
“Kami tidak melarang pemerintah mempercantik kota, tetapi sangat ironis melihat anggaran besar dialokasikan untuk pembangunan kota yang indah, sementara untuk nasib segelintir manusia di Huntara ini seolah-olah anggaran tidak tersedia,” Bebernya, Rabu (11/2/2025).
Kata dia, warga Huntara menghadapi tekanan untuk dipindahkan ke Huntara Mamboro sebelum Lebaran. Hasnah menegaskan, sebagian besar warga menolak karena jarak lokasi yang jauh dari sumber mata pencaharian mereka.
“Memindahkan kami ke Mamboro justru akan menambah beban ekonomi keluarga dan akses anak-anak ke sekolah,” katanya.
Koalisi juga menyoroti adanya banyak lahan HGU dan HGB yang tidak produktif di Kota Palu. Lahan tersebut, menurut Hasnah, bisa digunakan untuk menyediakan hunian layak bagi sekitar 46 keluarga penyintas bencana 2018 yang tinggal di Huntara Hutan Kota.
Selain menyoroti masalah lahan, warga Huntara juga menawarkan beberapa solusi konkret. Mereka bersedia melakukan perampingan lokasi petak, dari 10 petak menjadi 4–5 petak, khusus bagi penyintas yang benar-benar membutuhkan. Warga juga mengusulkan perencanaan kampung mandiri bekerja sama dengan ARKOM (Arsitek Komunitas), sehingga pemukiman yang dibangun tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan adaptasi lingkungan.
Program Hunian Tetap (Huntap) yang semula diperuntukkan bagi penyintas pascabencana dihentikan sejak 2022, sehingga warga masih menunggu kepastian tempat tinggal yang layak. Solusi yang diajukan diharapkan menjadi jalan tengah antara kebutuhan warga dan kapasitas pemerintah.
Warga menegaskan bahwa situasi di Huntara Hutan Kota masih terkendali. Mereka tetap membuka diri untuk berdiskusi dengan pemerintah dan siap memperlihatkan rancangan kampung mandiri, asalkan ada tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah hunian mereka. BIM