PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memantau perkembangan realisasi APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2025. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaporan dan Evaluasi Realisasi APBD se-Sulteng di Ruang Polibu, Kamis siang (20/11/2025).
Dari hasil paparan, kinerja pendapatan dan belanja daerah menunjukkan tren positif hingga akhir Oktober 2025. Rata-rata realisasi pendapatan kabupaten/kota mencapai 73,07 persen, sementara realisasi belanja berada pada angka 58,36 persen.
“Saya optimis di akhir tahun kita bisa selesaikan dengan serapan belanja dan pendapatan sesuai harapan kita,” ujar Wagub Reny dalam arahannya.
Meski demikian, Wagub menyoroti masih rendahnya belanja modal di beberapa daerah. Rendahnya serapan disebut dipicu sejumlah kontraktor bermodal besar yang menolak menerima uang muka dan memilih dibayar penuh setelah pekerjaan fisik selesai.
Walau tidak menyalahi aturan, pola tersebut berdampak pada lambatnya realisasi belanja modal di kabupaten/kota.
“Tolong sampaikan uang muka itu harus diterima karena terkait serapan (belanja), jadi harus dicairkan,” tegas Wagub Reny, meminta hal ini diedukasikan kepada kontraktor.
Menutup rapat, Wagub Reny menginstruksikan agar hasil evaluasi segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah.
“Tolong asisten perekonomian, kepala BPKAD dan sekda (kabupaten/kota) berkoordinasi, undang perangkat daerah terkait untuk rapat terkait serapan APBD,” ujarnya, guna memastikan setiap rupiah anggaran terealisasi optimal.
Rakor diikuti jajaran Biro Administrasi Pembangunan Provinsi bersama perangkat daerah kabupaten/kota, yakni para asisten perekonomian dan pembangunan, bagian administrasi pembangunan, BPKAD, serta badan pendapatan.**