PALU – Isu rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi sorotan utama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid saat memberi arahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi, Selasa (3/3/2026).
Gubernur menegaskan, persoalan RTLH memiliki keterkaitan langsung dengan tingginya angka kemiskinan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil pembacaan dan pendalaman data yang dilakukan bersama para kepala OPD, ditemukan korelasi kuat antara kondisi hunian masyarakat dan tingkat kesejahteraan.
“Saya sudah minta kepala OPD menelusuri data itu sedetail mungkin. Kita tidak bisa lagi mentolerir perencanaan yang tidak punya data,” tegasnya.
Dari data tersebut, wilayah dengan jumlah RTLH tinggi cenderung memiliki angka kemiskinan lebih besar. Sebaliknya, daerah dengan kepemilikan rumah yang lebih baik menunjukkan tingkat kemiskinan relatif lebih rendah, meski masih terdapat persoalan kualitas bangunan.
“Dari data ini kita belajar, bahwa kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kondisi rumah. Karena itu, kalau kita mau menurunkan kemiskinan, pintu masuknya harus jelas, dan itu adalah RTLH,” ujarnya.
Gubernur menjelaskan, penanganan RTLH tidak hanya menyentuh aspek fisik bangunan, tetapi juga membuka ruang intervensi lintas sektor. Perbaikan hunian dinilai dapat diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, sanitasi, hingga penguatan UMKM dalam satu sasaran terpadu.
Terkait pembiayaan, Pemprov Sulteng bersama pemerintah kabupaten dan kota telah menyepakati skema gotong royong untuk menangani sekitar 70 hingga 78 ribu RTLH. Pendanaan akan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah pusat, serta dukungan dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kalau datanya sudah dicek dan benar, semua orang harus pakai data ini. Tidak boleh lagi ada anggaran yang bias ke mana-mana,” tegasnya.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, validasi data RTLH akan dilakukan secara menyeluruh melalui kerja sama dengan perguruan tinggi maupun konsultan profesional. Setelah data dinyatakan final, seluruh kebijakan dan program diwajibkan mengacu pada satu basis data yang sama.
Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan dalam tiga tahun ke depan, dengan RTLH sebagai isu strategis dan pintu masuk utama intervensi pembangunan.**