PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 pada sektor pelayanan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat.
Langkah strategis tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terkait pembahasan tahapan penyusunan RAPBD 2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Senin (5/10/2026).
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menjelaskan bahwa pengalokasian anggaran belanja daerah akan difokuskan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan, serta program penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sektor unggulan daerah.
“Penganggaran tetap memperhatikan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, serta pencapaian target pembangunan daerah, khususnya pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, penguatan perekonomian masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan,” ujar Wagub Reny.
Ia menekankan, di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, setiap rupiah yang dialokasikan dalam RAPBD 2027 tidak boleh sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, melainkan harus memiliki output dan outcome yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga.
Untuk mendukung prioritas belanja tersebut, Pemprov Sulteng juga memfokuskan strategi peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan pendapatan transfer secara cermat dan terarah.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim dan dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, jajaran pimpinan serta anggota DPRD, Sekdaprov, dan para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulteng. **/BIM