PALU – Mengawal pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dan hasil reses masyarakat, Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi PKS, Nurhalis Nur, memberikan pandangan konstruktif dalam Rapat Paripurna, Kamis (1/10/2026).
Ia menyentil persoalan komunikasi aparatur daerah dan berharap kemitraan antara legislator, OPD Pemkot Palu, hingga Humas DPRD dapat berjalan lebih solid.
Dalam interupsinya, Nurhalis secara terbuka menyoroti masih adanya oknum pejabat wilayah dan OPD yang terkesan kurang responsif ketika diajak berkoordinasi terkait kepentingan masyarakat.
”Saya mohon maaf dan harus menyampaikan bahwa masih ada oknum aparatur kita yang sulit dihubungi, bahkan ada lurah dan camat yang tanpa alasan tidak menghadiri reses anggota DPRD. Padahal ini berkaitan langsung dengan urusan warga, Pokir, dan reses yang ada dasar hukumnya,” tegas Nurhalis di forum persidangan.
Politisi PKS ini menegaskan bahwa kemudahan komunikasi yang ia dorong bukanlah untuk meminta keistimewaan pribadi, melainkan murni demi kelancaran pelayanan aspirasi warga Kota Palu di lapangan.
”Saya pribadi tidak pernah meminta diistimewakan, tetapi untuk urusan masyarakat, tolong direspons. Begitu juga jajaran Sekretariat DPRD dan Bagian Humas, tolong dicatat agar lebih responsif saat kita berkoordinasi terkait komunikasi media, karena semua ini demi kepentingan dan kemajuan masyarakat Kota Palu,” tambahnya.
Meski memberikan masukan kritis, Nurhalis tetap mengapresiasi capaian pembangunan Pemkot Palu pada momen HUT ke-48 Kota Palu dan berharap seluruh pihak terus memperkuat kolaborasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif. BIM