PALU – Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Kota Palu turun ke jalan menuntut evaluasi kebijakan pemerintah. Aksi tersebut dipusatkan di depan DPRD Sulawesi Tengah, Senin, (25/8/2025), di Jalan Sam Ratulangi kota Palu.
Massa menumpahkan aspirasinya membawa berbagai tuntutan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menilai sejumlah kebijakan yang diterapkan justru menekan masyarakat.
Mereka menyoroti kebijakan pajak yang dianggap terlalu membebani serta menyinggung besarnya gaji anggota DPRD yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi ekonomi rakyat.
Selain itu, massa aksi juga menegaskan sederet tuntutan lain, di antaranya: menolak RKUHP, mendesak pembubaran DPR, meminta evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di Sulawesi Tengah, serta mengevaluasi alih fungsi lahan yang dialihkan untuk kepentingan tambang. Mereka juga menuntut pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, menolak penulisan ulang sejarah Indonesia, menagih realisasi 19 juta janji lapangan kerja, dan mendesak jaminan sosial bagi masyarakat.
Tak hanya berorasi, peserta aksi juga mengangkat spanduk berisi protes dan menampilkan teatrikal sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang mereka sebut kontroversial.
Dari pantauan lapangan, puluhan aparat kepolisian disiagakan di depan gerbang DPRD untuk menjaga jalannya aksi. Hingga laporan ini diturunkan, demonstrasi masih berlangsung.*