JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta ternyata tak pernah mengalami tunda bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Fakta tersebut terungkap saat Komisi II DPRD Sulteng yang dipimpin Yus Mangun melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta di lantai 10 Gedung Kantor Bapenda, Gambir, Kamis (31/7/2025).
Pertemuan itu turut dihadiri anggota Komisi II DPRD Sulteng lainnya, yakni Sony Tandra, Ronal Gulla, Henri Kusuma Muhidin, Marlela, Rauf, dan Haris Julianto. Rombongan diterima langsung oleh Kabid Pendapatan Pajak I Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Mulyo Sasongko, bersama sejumlah pejabat terkait.
Yus Mangun menjelaskan tujuan kedatangan pihaknya, yakni untuk mempelajari strategi Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mencari sumber PAD baru, serta menanyakan langkah yang diambil jika pemerintah pusat menunda pembayaran DBH.
Ternyata diluar dugaan, Mulyo Sasongko mengatakan, khusus untuk DBH, Pemprov DKI tidak pernah mengalami tunda bayar.
“Yang jelas kami belum pernah mengalami tunda bayar, yah mungkin harus didesak terus,’” jelas Mulyo Sasongko.
Selain itu, Mulyo memaparkan profil Bapenda DKI Jakarta, termasuk struktur organisasi, jenis pajak daerah, tarif pajak, retribusi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Menariknya, pajak terbesar DKI bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 11 triliun lebih, melampaui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di posisi kedua dengan capaian Rp 9,6 triliun.
Sebagai perbandingan, Sulteng masih mengandalkan PKB, BBNKB, pajak air permukaan, dan pajak alat berat yang potensinya dinilai belum digali secara optimal.
Bapenda DKI juga dikenal aktif melakukan inovasi untuk mendongkrak PAD, salah satunya lewat program “Nonton Bareng” sosialisasi pajak, serta pemasangan stiker atau plang di lokasi wajib pajak yang menunggak sebagai bentuk sanksi.
“Ini cukup ampuh untuk membuat wajib pajak lakukan pembayaran pajak,” ujar Mulyo.
Menanggapi hal ini, Yus Mangun berharap Bapenda Sulteng dapat mengadopsi sejumlah terobosan dari Bapenda DKI Jakarta demi meningkatkan pendapatan daerah.**