PALU – Kunjungan daerah pemilihan (Kundapil) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Abdurahim Nasar Al’Amri, ke hunian sementara (Huntara) Asam III, membuka kembali persoalan pelik bantuan hunian tetap (Huntap) dari Kuwait yang disalurkan lewat Yayasan Islah Bina Umat, Jumat (29/8/2025).

Politisi Partai Demokrat itu menduga adanya pungutan liar dan permainan data dalam janji hunian yang semestinya gratis, dan menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam.

Sebelum memasuki agenda utama, pertemuan diawali dengan doa bersama untuk almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dalam tragedi di Jakarta. Abdurahim mengajak seluruh warga menundukkan kepala sejenak.”Semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT, dan doa kita menjadi pahala bagi kita semua,” ujarnya sebelum memulai acara.

Dalam dialog dengan warga, Abdurahim menegaskan komitmennya mengawal janji hunian bagi penyintas bencana di Huntara.

“Bantuan dari Kuwait melalui Yayasan Islah Bina Umat ini harus transparan. Kalau memang gratis, maka jangan ada pungutan sepeser pun. DPRD akan mengawal hingga tuntas,” tegasnya.

Seorang warga Huntara, Joni, langsung menimpali dengan keluh kesahnya.

“Kami hanya ingin kepastian, Pak. Katanya, kalau mau masuk daftar penerima huntap, warga harus setor uang muka dulu. Biasanya kami diminta setor DP antara Rp3 juta sampai Rp5 juta dulu, kemudian sisanya dicicil bertahap sampai lunas. Ada juga yang disuruh setor langsung Rp10 juta supaya cepat masuk. Mekanisme ini yang bikin bingung, karena aturannya tidak jelas dan berbeda-beda,” ungkapnya disambut anggukan warga lain.

Dari awal dibilang gratis, lalu muncul kabar harus bayar Rp7 juta, Rp12 juta bahkan Rp20 juta. Kami merasa dibohongi,” tambah Joni.

Ia menuturkan, sebagian warga sudah membayar dengan cara menyicil, sementara ada juga yang belum karena tidak mampu. Bahkan, ada kabar jika warga mau membayar lebih, mereka bisa memilih lokasi huntap sesuai keinginan di huntap yang dijanjikan di Jalan Malontara, Kota Palu itu.

“Katanya pembayaran akhir harus lunas Desember 2025. Kalau memang mentok diperjuangkan dan tidak gratis, kami minta minimal warga yang sudah terdaftar diberi waktu lebih lama untuk menyicil, karena kami sangat mengharapkan hunian itu,” ucap Joni penuh harap.

Selain itu, warga bernama Pian melaporkan bahwa penghuni Huntara tidak sepenuhnya berasal dari Asam III dan Uvukulu. Ada juga warga dari daerah lain, bahkan pegawai yang ikut menempati.

“Di Huntara Asam III ini bukan hanya kami yang korban bencana, ada juga warga dari luar daerah bahkan pegawai yang ikut menghuni. Ada yang dari Tondo, Tipo, dan sebagian dari Duyu. Hal ini menambah kerancuan, karena seharusnya hunian sementara ini khusus untuk penyintas yang benar-benar kehilangan rumah,” bebernya.

Menanggapi hal itu, Abdurahim menegaskan DPRD tidak akan membiarkan warga dibiarkan tanpa kepastian.

“Saya bersama Komisi C dan pihak terkait akan menemui langsung pihak yayasan, bahkan bila perlu berkoordinasi dengan Kedutaan Kuwait. Warga Huntara harus punya kejelasan apakah program ini benar-benar gratis atau ada mekanisme lain. Jangan sampai masyarakat terus digantung,” tegasnya menutup pertemuan. (Bim)