PALU – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah bersama Dinas Kesehatan dan RSUD Undata, persoalan pelayanan kesehatan kembali menjadi sorotan. Komisi IV menilai lambannya layanan serta belum optimalnya program kesehatan harus segera dievaluasi dengan terbuka.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofiah, menegaskan keterbukaan Dinas Kesehatan dan RSUD Undata sangat penting agar solusi tepat dapat dicapai. Menurutnya, forum RDP bukan sekadar formalitas, melainkan ruang untuk mendengar langsung masalah yang dihadapi sektor kesehatan di daerah.
“Hari ini kita hadir bukan sekadar formalitas. Kita ingin mendengar langsung persoalan yang terjadi. Jangan ada yang ditutupi. Kalau ada masalah, sampaikan saja agar bisa kita carikan solusi bersama,” tegas Wiwik, yang akrab disapa Bunda Wiwik, saat RDP di Ruang Baruga DPRD Sulteng, Selasa (23/9/2025).
Dalam RDP tersebut, Komisi IV menyoroti program Berani Sehat yang telah diluncurkan sejak Februari 2025, namun dinilai belum menunjukkan kesiapan optimal. Wiwik meminta Dinas Kesehatan menjelaskan strategi yang dijalankan dan langkah-langkah konkret yang sudah dipersiapkan.
“Program itu harus dipersiapkan dengan matang agar tidak menimbulkan masalah. Kami ingin tahu sejauh mana strategi yang sudah dijalankan,” ujarnya.
Selain program kesehatan, kondisi RSUD Undata juga menjadi perhatian serius dalam RDP. Wiwik menilai keterbatasan fasilitas, infrastruktur, hingga minimnya pemanfaatan sistem digital masih menjadi keluhan masyarakat. Ia mencontohkan keterlambatan hasil pemeriksaan pasien karena pencatatan masih manual.
“Kalau sistem IT dioptimalkan, pelayanan bisa lebih cepat dan pasien tidak perlu menunggu terlalu lama,” jelasnya.
Isu biaya operasional rumah sakit pun tidak luput dari pembahasan RDP. Wiwik menegaskan DPRD siap mendorong dukungan melalui jalur kebijakan dan anggaran, asalkan pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan terbuka mengenai masalah yang dihadapi.
“Kami bukan tenaga medis, tapi kami bisa mendorong dari sisi kebijakan dan anggaran. Kalau masalahnya tidak pernah dibuka, penyelesaiannya akan terus berulang,” pungkasnya.**