PALU – Komisi II DPRD Sulawesi Tengah menggelar pertemuan dengan pedagang dan eksportir kelapa serta arang dari India guna membahas krisis bahan baku, regulasi ekspor, dan dampaknya terhadap ekonomi lokal.
Direktur HPM, Kassa A. Karman, mengungkapkan bahwa keterbatasan stok kelapa membuat pabrik kesulitan beroperasi, sementara harga karbon aktif yang dikendalikan India memperparah situasi. Sekretaris Eksekutif PT Sambo, Yanti, menambahkan bahwa 3.000 karyawan perusahaannya terpaksa dirumahkan akibat krisis ini.
Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun, menekankan pentingnya revisi regulasi pajak kopra dan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan daya saing industri. Solusi yang diusulkan mencakup sosialisasi manfaat kopra, keterlibatan BUMD dalam pembelian kelapa, serta mendorong gerakan “Kopra untuk Indonesia.”
Hasil pertemuan ini akan disampaikan kepada Ketua DPRD dan Gubernur Sulteng untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dalam perumusan kebijakan. “Permasalahan ini bukan hanya isu daerah, tetapi juga nasional. Kami berharap aturan yang mendukung industri kelapa segera dibuat,” ujar Yanti.