PALU – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menyoroti borosnya anggaran program bus Transpalu yang sepi peminat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Pemerintah Kota Palu di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Jumat (29/8/2025).
Ketua Komisi C DPRD, Abdurahim Nasar Al-Amri, menegaskan biaya besar yang dikeluarkan tidak sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat.
“Setiap bulan pemerintah mengeluarkan Rp1,8 miliar, tapi pendapatan yang masuk hanya sekitar Rp400 juta. Itu pun mayoritas dari pelajar,” ungkap Abdurahim.
Ia bahkan menyindir dengan nada satir, “Bus-bus itu sering kosong penumpang”
Sebagai solusi, ia menekankan pentingnya evaluasi cepat agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terus terbebani.
“Kalau memang niatnya fasilitas publik, lebih baik digratiskan saja dan jumlah armadanya dikurangi. Jangan sampai masyarakat tidak menikmati, sementara anggaran daerah habis terkuras,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Palu, Alfian Chaniago, menyoroti lemahnya perencanaan sejak awal, mulai dari kontrak dengan PT Bagong hingga infrastruktur pendukung.
“Dengan biaya Rp1,8 miliar per bulan, pemerintah sebenarnya bisa membeli satu bus baru setiap bulan, bukan malah menyewa,” tegas Alfian.
Ia juga menilai jumlah armada yang mencapai 26 unit terlalu berlebihan di tengah rendahnya minat masyarakat.
“Cukup enam sampai delapan unit saja, tapi rutenya jelas dan ada halte permanen. Sisa anggaran bisa dipakai membangun kantor pemerintahan yang saat ini masih menyewa,” pungkasnya.
Menyikapi itu, pemerintah Kota Palu melalui Kepala Bagian Hukum Setda, Mohammad Affan, mengakui kritik yang disampaikan DPRD dan mahasiswa terkait besarnya anggaran subsidi bus Transpalu dan minimnya penumpang. Ia menegaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah perbaikan, termasuk evaluasi jumlah armada, pembangunan halte, dan penyediaan kendaraan feeder.
“Kami memahami kritik yang disampaikan DPRD dan mahasiswa. Karena itu, pemerintah akan mengevaluasi jumlah bus, menyiapkan feeder, dan membangun halte agar layanan lebih efisien dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Mohammad Affan.(Bim)