PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengusulkan solusi konkret bagi warga Poboya terkait aktivitas pertambangan emas di wilayah tersebut. Usulan itu disampaikan usai Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Kodam XIII/Merdeka, Kamis (29/1/2026).
Anwar Hafid mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar sebagian wilayah konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya warga asli Poboya di Kota Palu.
“Kami mengusulkan kepada pemerintah pusat agar perusahaan CPM dapat menciutkan sebagian areanya untuk digunakan oleh masyarakat asli Poboya yang ada di Kota Palu ini,” kata Anwar Hafid.
Selain pemanfaatan lahan, pemerintah daerah juga mengusulkan skema kemitraan antara perusahaan dan masyarakat sebagai langkah jangka pendek untuk mengurangi konflik dan membuka akses ekonomi bagi warga sekitar.
Menurut Anwar, pola kemitraan dapat menjadi jalan tengah antara kepentingan perusahaan dan kebutuhan masyarakat.
“Untuk jangka pendek, kami mencoba mengusulkan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat,” ujarnya.
Anwar Hafid menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil pemerintah daerah berangkat dari aspirasi masyarakat dan akan disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
“Ini solusi yang akan kita dukung sebagaimana yang menjadi aspirasi masyarakat dan akan kita sampaikan langsung kepada pemerintah pusat,” terangnya.
Dalam rapat Forkopimda tersebut juga disepakati penguatan satuan tugas (Satgas) guna meningkatkan pengawasan, sosialisasi, serta penegakan hukum di kawasan pertambangan Poboya.
“Satgas yang ada akan kita perluas dan lengkapi agar lebih kuat untuk melakukan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum di lapangan,” kata Anwar.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila aktivitas pertambangan dinilai membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat.
“Jika aktivitas ini membahayakan masyarakat, maka kita akan mengambil tindakan tegas hingga penutupan,” tegasnya.
Anwar Hafid menutup dengan menegaskan bahwa seluruh kebijakan akan didasarkan pada kajian mendalam mengenai dampak pertambangan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat Poboya.
“Ini memang perlu kajian lebih mendalam sejauh mana dampak pertambangan tersebut bagi masyarakat,” tandasnya.**