PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, M.Si, menegaskan pentingnya disiplin anggaran dan pemerataan pembangunan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (6/10/2025).
Didampingi Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Novalina, Gubernur menekankan agar seluruh OPD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2025, baik dari sisi pendapatan, realisasi kegiatan, hingga tindak lanjut penugasan.
“Kita harus tahu posisi keuangan kita. Siapa yang menghasilkan dan siapa yang hanya menghabiskan. Semua harus jelas supaya kita tahu arah belanja kita,” tegas Gubernur.
Ia mengingatkan, para kepala OPD tidak boleh hanya mengandalkan laporan administratif semata, melainkan wajib turun langsung ke lapangan memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi sebenarnya.
“Teknologi bisa memanipulasi gambar. Jadi jangan hanya percaya laporan, cek langsung ke lapangan sebelum menyetujui pencairan anggaran,” ujarnya mengingatkan.
Menjelang akhir tahun anggaran, Gubernur meminta seluruh kegiatan yang sudah dikontrakkan dapat diselesaikan tepat waktu. Ia menegaskan agar dua bulan terakhir tahun 2025 dimanfaatkan secara maksimal untuk memantau pelaksanaan program di lapangan.
“Gunakan waktu dua bulan ini dengan baik. Pastikan semua kegiatan selesai tepat waktu dan sesuai aturan. Jangan ada yang menyeberang tahun,” pesannya.
Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan bahwa arah kebijakan APBD Tahun 2026 akan difokuskan pada efisiensi penggunaan anggaran dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Ia meminta setiap OPD menyusun program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Saya minta program yang dibuat betul-betul memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kalau tidak sejalan dengan arah kebijakan pembangunan, lebih baik anggarannya dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat,” tegasnya.
Dalam rapat itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pedesaan untuk mendorong konektivitas dan pemerataan ekonomi. Ia menginstruksikan Bappeda menyusun peta serta matriks pemerataan program pembangunan yang mencakup seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah.
“Kita ingin semua desa merasakan manfaat pembangunan. Jangan sampai ada desa yang tidak pernah tersentuh anggaran provinsi. Tahun depan, pemerataan harus benar-benar kita wujudkan,” ujar Gubernur.
Melalui Rapim tersebut, Gubernur Anwar Hafid kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat Sulawesi Tengah.**