MORUT – Sebanyak 12 perusahaan tambang akhirnya sepakat membangun jalan di desa Ganda-ganda menuju Toi, Morowali Utara. Kesepakatan ini lahir setelah dorongan kuat Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang menekankan pentingnya kontribusi nyata perusahaan tambang bagi masyarakat sekitar.
Jalur vital yang selama ini rusak parah tersebut menjadi perhatian utama masyarakat karena digunakan baik untuk aktivitas ekonomi maupun operasional pertambangan. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan kerja antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemkab Morowali Utara, dan Asosiasi Pengusaha Tambang (Aspeta) di Kantor Bupati Morowali Utara, Rabu (20/8/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus didukung perusahaan tambang yang memanfaatkan fasilitas tersebut.
“Perusahaan tambang yang menggunakan jalan untuk kegiatan operasional tentu juga memiliki tanggung jawab bersama menjaga dan memperbaikinya. Pemerintah daerah berharap kontribusi ini bisa diwujudkan secara nyata demi kepentingan bersama,” ujar Gubernur.
Bupati Morowali Utara, dr. Delis Julkarson Hehi, menyebut capaian ini tidak lepas dari peran kepemimpinan Gubernur. Ia menjelaskan, sebelumnya hanya dua perusahaan yang berkomitmen, namun setelah pertemuan bersama Gubernur, jumlahnya meningkat menjadi 12 perusahaan.
“Ini bukti nyata perhatian dan kepemimpinan Bapak Gubernur. Tadinya hanya dua perusahaan, sekarang sudah 12 yang berkomitmen. Tentu ini sangat berarti bagi masyarakat Morowali Utara,” kata Bupati Delis.
Selain menjadi wujud sinergi pemerintah dan dunia usaha, rencana pembangunan jalan ini juga diharapkan memperlancar akses logistik, menunjang aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan warga yang melintas.
Dalam arahannya di Morowali Utara, Gubernur Anwar Hafid juga mengingatkan agar perusahaan tambang tidak hanya berorientasi pada produksi, melainkan juga menjaga kelestarian lingkungan. Ia menyoroti tanda-tanda pencemaran air dan dampak sosial di sekitar tambang yang mulai terasa nyata.
“Jalan di Molino rusak, laut di beberapa teluk sudah mulai keruh, dan masyarakat mulai terdampak. Situasi ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah daerah akan bersikap tegas, termasuk menghentikan sementara aktivitas perusahaan yang tidak bertanggung jawab hingga masalahnya diperbaiki,” tegasnya.
Kesepakatan tersebut menandai babak baru kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan tambang dalam membangun Morowali Utara, dengan janji pemerintah akan terus mengawal komitmen tersebut hingga benar-benar terwujud.**