PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menekankan dua langkah strategis untuk menekan kemiskinan, yakni efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan kualitas pendidikan. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah provinsi bersama BPKP Sulteng di Ruang Polibu, Rabu (15/10/2025).
Dalam arahannya, Gubernur Anwar menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus memahami semangat efisiensi fiskal agar belanja pemerintah benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Ia menyoroti masih banyaknya program beranggaran besar namun minim dampak karena terserap oleh biaya operasional dan kegiatan seremonial.
“Belanja program harus murni untuk rakyat, bukan habis untuk perjalanan dinas atau urusan administratif. Kalau dari seratus miliar anggaran hanya tiga puluh miliar yang dirasakan masyarakat, itu artinya ada yang salah. Kita ingin APBD memberi manfaat langsung bagi mereka yang membutuhkan,” tegasnya.
Anwar menjelaskan, efisiensi bukan berarti memangkas pelayanan publik, tetapi menata ulang postur fiskal agar setiap rupiah anggaran memberi dampak nyata. Ia meminta penyusunan APBD 2026 dilakukan lebih cermat dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar pada tingkat penyerapan anggaran.
Selain efisiensi fiskal, Gubernur juga menyoroti pentingnya sektor pendidikan sebagai kunci penurunan kemiskinan. Berdasarkan data yang diterimanya, masih banyak lulusan SMP di Sulawesi Tengah yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMA. Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan melakukan pemetaan menyeluruh untuk mengetahui penyebab dan kendala yang dihadapi masyarakat.
“Kita harus tahu berapa anak tamat SMP yang tidak lanjut ke SMA, dan kenapa. Kalau karena biaya, pemerintah sudah bantu lewat BOSDA dan beasiswa. Target saya, tahun 2026 rata-rata lama sekolah di Sulteng bisa naik dari sembilan tahun menjadi dua belas atau bahkan tiga belas tahun,” ujarnya.
Ia menegaskan, peningkatan pendidikan dan kesehatan merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di daerah dengan rata-rata lama sekolah tinggi, kata Anwar, terbukti memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah berdasarkan dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti lambatnya pembaruan data kemiskinan di aplikasi 6NG milik Kementerian Sosial.
Ia menyebut proses validasi data yang terlalu lama membuat penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran, bahkan masih ditemukan penerima bantuan yang sudah meninggal dunia namun tetap tercatat aktif.
Menurutnya, sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pusat seharusnya bisa dilakukan dalam waktu satu hingga dua minggu agar kebijakan penanganan kemiskinan benar-benar berbasis data terbaru. Ia mengusulkan agar Dinas Sosial, Bappeda, BPS, dan perwakilan Kementerian Sosial duduk bersama untuk menyatukan dataset kemiskinan daerah.
Anwar juga menyampaikan apresiasinya kepada BPKP Sulawesi Tengah yang terus memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap perencanaan serta pelaksanaan program pemerintah. Ia menyebut kritik dan teguran dari BPKP merupakan bentuk dukungan agar pemerintah daerah terus berbenah.
“Kita harus bersyukur kalau ada yang menegur dan mengingatkan kita. Itu tandanya kita disayangi. Lebih baik dimarahi karena ingin kita maju, daripada dipuji tapi justru ditinggalkan dalam kesalahan,” ucapnya disambut tawa peserta rapat.
Menutup arahannya, Gubernur Anwar meminta agar Bappeda dan Dinas Pendapatan segera menjadwalkan pertemuan bersama para bupati dan kepala dinas terkait untuk membahas kemandirian fiskal daerah. Pertemuan tersebut akan melibatkan BPS, BPKP, serta unsur Kementerian Keuangan agar Sulawesi Tengah dapat memperkuat basis pendapatan dan menyiapkan strategi pembangunan yang berkelanjutan.**