DONGGALA – Anggota DPR/MPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, mendorong masyarakat untuk makin memahami peran serta kewenangan MPR RI sebagai pengawal konstitusi dan kedaulatan rakyat.
Pesan tersebut ditegaskan Longki saat memimpin Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Senin (9/11/2026).
Forum berdiriskusi tersebut menghadirkan akademisi Universitas Tadulako, Aminuddin Kasim, sebagai pemateri. Sejumlah Anggota DPRD Donggala Fraksi Gerindra, mantan Wakil Bupati Donggala Moh Yasin, serta warga setempat turut memadati kegiatan.
Mengangkat tema fungsi MPR RI sebagai rumah kebangsaan, Longki memaparkan bahwa kedudukan lembaga tinggi negara tersebut diatur secara tegas dalam UUD 1945.
Menurut Gubernur Sulteng periode 2011–2021 ini, MPR bukan sekadar lembaga formal, melainkan wadah pemersatu yang merangkul keberagaman elemen bangsa.
“MPR bertanggung jawab memastikan UUD 1945 tetap menjadi acuan bernegara sekaligus merawat nilai Pancasila di tengah arus perubahan zaman,” tutur Longki.
Ia menegaskan, kedaulatan rakyat tidak berhenti pada bilik suara saat pemilu. Lebih jauh, masyarakat berhak memperoleh layanan dasar, keadilan, dan pemerataan hasil pembangunan.
Oleh karena itu, Longki mendorong MPR RI untuk terus merajut dialog bersama tokoh masyarakat, akademisi, pemuda, hingga kelompok perempuan di daerah.
Melalui sarasehan ini, ia berharap pemahaman ketatanegaraan masyarakat makin terbuka sehingga mampu melahirkan gagasan positif demi kemajuan bangsa. BIM