PALU – Persoalan ekonomi masih menjadi keluhan utama masyarakat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Palu, Abdurrahim Nasar Al’Amri, di Daerah Pemilihan (Dapil) Palu IV yang meliputi Kecamatan Palu Barat dan Ulujadi, Kamis (17/7/2025).
Dalam agenda penjaringan aspirasi masyarakat Caturwulan II tahun 2025 tersebut, Abdurrahim menyebutkan bahwa mayoritas warga mengeluhkan sulitnya kondisi ekonomi dan terbatasnya dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Warga banyak mengusulkan bantuan berupa peralatan usaha seperti box penyimpanan, alat masak kue, hingga perlengkapan warung.
“Hampir semua kelurahan dan kecamatan menyuarakan hal yang sama. Masyarakat butuh dukungan ekonomi, terutama untuk usaha kecil mereka,” kata Abdurrahim.
Ia menegaskan bahwa semua aspirasi masyarakat sudah dicatat dan dirangkum secara menyeluruh. Selanjutnya, yang menjadi fokus adalah bagaimana mengawal pelaksanaan di lapangan agar benar-benar tepat sasaran dan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sebagai bagian dari tindak lanjut dari beberapa aspirasi yang samapai kepadanya, bahwa pihaknya telah menyiapkan bantuan berupa 25 unit kontainer yang akan diberikan kepada pelaku UMKM di lorong Makassar, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat. Penyerahan bantuan direncanakan berlangsung pada Reses Ketiga (TW3) tahun ini.
Namun, ia tidak menampik adanya kendala dalam realisasi program, terutama akibat lambatnya proses penganggaran di tingkat pemerintah daerah. Keterlambatan ini kerap menyebabkan masyarakat merasa kecewa karena janji-janji yang disampaikan sulit terealisasi tepat waktu.
Meski begitu, Politisi Partai Demokrat itu menegaskan bahwa keterlambatan bukan menjadi halangan, terlebih saat ini pemerintah tengah berada dalam situasi efisiensi anggaran. Menurutnya, kondisi tersebut justru menuntut semua pihak untuk lebih cermat dan tepat dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program prioritas.
Ia berharap agar ke depan proses penganggaran dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar aspirasi masyarakat dapat segera diwujudkan.
“Yang kami bawa dan kawal ke pemerintah bukan untuk pribadi, tapi untuk masyarakat. Aspirasi mereka harus kita kawal bersama,” tutupnya.(Bim)