PALU – Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kota Palu Menggugat di depan DPRD Sulawesi Tengah, Senin (1/9/2025), berakhir menang.
Setelah melalui dialog terbuka bersama Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, mantan Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, Ketua DPRD Sulteng, Arus Abdul Karim, Wakil Ketua DPRD I Aristan, Wakil Ketua II Syarifudin Hafid, Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid beserta wakilnya, serta jajaran pejabat terkait.
Sejak pagi, ribuan mahasiswa dan masyarakat memadati Jalan Sam Ratulangi, membawa poster, spanduk, dan mural berisi kritik atas kebijakan pemerintah. Mereka mendesak agar isu-isu penting, baik lokal maupun nasional, segera diperjuangkan, termasuk soal pajak UMKM, konflik pertambangan, serta kebijakan yang dianggap membebani rakyat.
Ketegangan sempat terjadi saat orasi massa mengeras, namun aparat gabungan dan kepolisian berhasil mengendalikan situasi. Kapolresta Palu mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara tertib tanpa aksi anarkis. Setelah kondisi mereda, massa diizinkan masuk ke halaman kantor DPRD Sulteng untuk berdialog.
Dialog berlangsung dalam suasana terbuka. Massa aksi bersama pejabat pemerintah duduk melingkar di halaman kantor DPRD Sulawesi Tengah sebagai simbol keterbukaan dan kesetaraan dalam mendengar aspirasi.
Dalam dialog itu, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menanggapi serius isu pajak UMKM dan menjanjikan rapat lanjutan pada Kamis (4/9/2025).
Gubernur Anwar Hafid merespons tuntutan terkait persoalan tambang dan akan ditindaklanjuti. Suasana makin teduh setelah mantan Gubernur Rusdy Mastura memberi wejangan kepada mahasiswa dan buruh agar tetap konsisten memperjuangkan aspirasi dengan cara damai.
Puncak dialog menghasilkan keputusan penting: seluruh tuntutan yang disuarakan aliansi diterima untuk ditindaklanjuti. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara resmi yang dibacakan terbuka di hadapan publik. Dokumen itu kemudian ditandatangani oleh DPRD Sulteng dan perwakilan massa sebagai bentuk komitmen bersama.
Setelah pengesahan berita acara, massa aksi membubarkan diri secara tertib. Aksi yang sempat memanas akhirnya berakhir damai, menandai kemenangan mahasiswa dan masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi mereka hingga diterima secara resmi oleh pemerintah daerah.*