PALU – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Hidayat Pakamundi, menyatakan apresiasinya atas aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa yang tergabung dalam Waktu Indonesia Revolusi (WIR). Aksi yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Sulteng pada Senin (15/6/2026) tersebut dinilai sebagai bentuk penyampaian aspirasi yang terbuka dan demokratis.—Massa aksi dari Aliansi WIR diterima langsung oleh Hidayat Pakamundi di kompleks parlemen daerah. Ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati serta dijaga bersama.—Menurut Hidayat, berbagai tuntutan yang disuarakan oleh kelompok mahasiswa—mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan guru honorer, hingga kebijakan nasional—merupakan cerminan nyata dari kegelisahan serta harapan masyarakat. Isu-isu tersebut dinilai memerlukan perhatian serius dan penanganan segera dari pemerintah.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa WIR membawa 10 poin tuntutan utama, yaitu:
1. Revisi UU Polri dan TNI.
2. Penolakan terhadap wacana pelaksanaan Pilkada melalui DPR.
3. Penurunan harga bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
4. Penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
5. Evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN).
6. Pemenuhan hak-hak guru honorer.
7. Menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama negara.
8. Stabilisasi nilai tukar rupiah.
9. Penghentian pemborosan anggaran APBN.
10. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintahan Sulawesi Tengah.
Merespons sepuluh tuntutan tersebut, legislator Sulteng ini memandang bahwa seluruh pemangku kepentingan harus membuka ruang dialog yang lebih luas. Langkah ini penting guna menghadirkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan ekonomi dan sosial yang tengah dihadapi oleh rakyat saat ini.
”Aspirasi mahasiswa hendaknya diterima sebagai masukan konstruktif dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hidayat Pakamundi.
Terkait isu-isu strategis yang berada di bawah wewenang pemerintah pusat, Hidayat berharap ada penjelasan yang transparan, respons yang cepat, serta langkah-langkah nyata untuk menjawab keresahan publik. Menurutnya, komunikasi yang jujur dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat.
Sementara itu, untuk isu-isu yang menjadi domain pemerintah daerah, Komisi IV DPRD Sulteng mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus melakukan evaluasi internal. Pemprov diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan publik serta memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.
Ia menambahkan bahwa kematangan sebuah sistem demokrasi tidak hanya diukur dari keberanian rakyat dalam menyampaikan kritik, melainkan juga dari kesiapan jajaran pemerintah untuk mendengar, berdialog, dan melakukan perbaikan secara bertanggung jawab demi kemajuan daerah dan bangsa.
“Kritik yang disampaikan mahasiswa bukan untuk dihindari, melainkan untuk didengar. Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang antikritik, tetapi pemerintah yang mampu menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk menghadirkan kebijakan yang lebih adil, berpihak kepada rakyat, dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Hidayat menutup penjelasannya. ***