PALU — Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 yang digelar di Grand Syah Hotel Palu, Senin (27/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulteng, serta para bupati dan wali kota se-Sulteng. Turut hadir jajaran pemerintah provinsi, pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.
Selain itu, sejumlah kementerian mengikuti kegiatan secara daring, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kesehatan.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Arus Abdul Karim, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sekaligus menjadi ruang dialog untuk menyatukan visi pembangunan daerah.
“Musrenbang menjadi momentum penting untuk memastikan perencanaan tahun 2027 benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan RPJMD 2025–2029,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD sebagai representasi masyarakat menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, serta menghimpun aspirasi melalui kunjungan daerah pemilihan dan reses untuk dirumuskan dalam pokok-pokok pikiran DPRD.
Dalam kesempatan itu, DPRD juga menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah daerah, di antaranya program Berani Cerdas dan Berani Sehat. Program Berani Cerdas dinilai mendapat apresiasi masyarakat, terutama melalui pemberian beasiswa pendidikan tinggi.
Sementara itu, program Berani Sehat dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat dan diharapkan dapat diperluas jangkauan pelayanannya, termasuk bagi warga yang menjalani pengobatan di luar daerah.
DPRD juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah dengan menggali potensi secara lebih proaktif, serta memastikan belanja daerah dilakukan secara terukur dengan pendekatan berbasis program dan hasil.
Selain itu, DPRD turut mendorong peningkatan dana bagi hasil sektor nikel melalui pembentukan forum DPRD dari lima provinsi penghasil nikel, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya, guna memperoleh pembagian yang lebih berkeadilan dari pemerintah pusat.
Menutup sambutannya, Ketua DPRD mengajak seluruh pihak menyamakan persepsi agar perencanaan pembangunan daerah lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pembukaan Musrenbang ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah atas permintaan Gubernur Sulawesi Tengah. **