PALU – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Aristan, S.Pt, bersama para Ketua Komisi I hingga IV DPRD Provinsi Sulteng menghadiri langsung pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) dan Forum Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulteng, Rabu (9/4/2025).
Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Dra. Novalina, M.M., Kepala Satuan Tugas Wilayah IV KPK RI Andi Purwana (secara virtual), Kepala Bappeda Provinsi Sulteng Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, M.T., Sekretaris DPRD Provinsi Sulteng Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., serta para kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi dan Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Sulteng.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido menegaskan bahwa Rakortekrenbang dan Forum Perangkat Daerah merupakan langkah penting untuk memastikan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya dalam penyelarasan indikator makro serta program dan kegiatan prioritas yang mendukung pembangunan nasional. Ia juga menekankan pentingnya integrasi kebijakan pusat dan daerah dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sulteng 2025–2029 dan RKPD tahun 2026.
“Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, terdapat tiga agenda prioritas nasional yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Seluruhnya perlu kita sinergikan dalam kebijakan pembangunan daerah,” ujar dr. Reny.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulteng Aristan, S.Pt, memberikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut. Ia berharap hasil Rakortekrenbang bisa menjadi pedoman strategis dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan tepat waktu, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui sinergi antarsektor dan wilayah.
Aristan juga menekankan pentingnya mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil dari reses, rapat dengar pendapat, dan kunjungan kerja, ke dalam program kegiatan pemerintah daerah. “Pokir DPRD adalah cerminan aspirasi masyarakat yang perlu diwujudkan dalam perencanaan pembangunan agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Pada forum tersebut, para pimpinan komisi DPRD juga menyampaikan saran dan masukan terhadap penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD. Ketua Komisi I Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, S.H., CES, Ketua Komisi III Hj. Arnila H. Moh. Ali, S.E., M.M., Ketua Komisi IV H. Moh. Hidayat Pakamundi, S.E., serta Wakil Ketua I Komisi II Sonny Tandra, S.T., secara bergantian menekankan pentingnya harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah agar pembangunan yang direncanakan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.