PALU – Suara lantang Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, tentang ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan akhirnya menggugah pusat. Setelah pernyataannya viral dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kemendagri, kini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) resmi membuka pintu dialog. Bahkan, Kepala Bappenas langsung meminta Gubernur Anwar menyusun kajian resmi sebagai langkah awal pembahasan DBH tambang yang lebih adil bagi Sulteng.
“Alhamdulillah, saya ditelepon langsung oleh Deputi Bappenas dan berbicara dengan Kepala Bappenas. Mereka minta Sulawesi Tengah segera menyusun kajian agar kita bisa presentasi di Jakarta dan mengusulkan proporsi DBH yang adil kepada Presiden,” ungkap Anwar saat menghadiri acara Berani Ngopi, Kamis (1/5/2025), di Palu.
Perjuangan Panjang yang Mulai Terjawab
Anwar Hafid menegaskan, ini bukan perjuangan seumur jagung. Sejak menjabat sebagai Bupati Morowali, ia sudah konsisten menyuarakan pentingnya pembagian DBH yang proporsional kepada daerah penghasil tambang.
“Ini perjuangan kita semua. Sulawesi Tengah adalah penyumbang devisa besar negara melalui industri smelter nikel, tetapi jatah DBH kita masih sangat kecil,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini Sulawesi Tengah hanya menerima sekitar Rp200 miliar DBH per tahun, angka yang sangat timpang dengan dampak lingkungan dan sosial yang ditanggung oleh masyarakat daerah tambang.
Gubernur juga menekankan pentingnya membedakan DBH dengan Corporate Social Responsibility (CSR). DBH langsung masuk ke kas daerah dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan jangka panjang dan berkeadilan, terutama dalam menghadapi era pasca-tambang.
“CSR itu kewenangan perusahaan, kita tak bisa kontrol. Tapi kalau DBH, itu bisa kita arahkan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur,” tegas Anwar.
Dukungan Masyarakat Mengalir Deras
Pernyataan Gubernur Anwar Hafid yang viral di media sosial dan grup WhatsApp ternyata mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktivis hingga masyarakat umum. Banyak yang menyatakan siap ikut memperjuangkan keadilan fiskal bagi Sulteng.
“Saya melihat hampir di semua grup WhatsApp, warga mendukung penuh agar kita terus memperjuangkan DBH yang adil. Ini semangat kolektif,” ujar Anwar dengan antusias.
Menuju Kekuatan Fiskal Daerah
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulteng tengah menyusun kajian resmi sekaligus menyiapkan program-program prioritas yang bisa didukung oleh DBH, termasuk program unggulan BERANI Cerdas. Program ini sudah menarik 50 ribu lebih pendaftar beasiswa bagi pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu.
“Kalau kita punya DBH yang layak, kekuatan fiskal daerah akan meningkat, dan program-program Bapak Presiden bisa kita dukung secara maksimal,” tutup Anwar Hafid.
Dalam RDP bersama Komisi II DPR RI, Selasa (29/4/2025), Gubernur Anwar Hafid menggegerkan ruang sidang dengan pernyataan tegasnya soal ketimpangan DBH. Ia juga menyinggung kebijakan tax holiday yang hanya menguntungkan korporasi besar tapi memiskinkan daerah penghasil.
Pernyataan tersebut menyita perhatian publik dan pejabat pusat, mendorong Bappenas bertindak cepat dengan meminta kajian resmi sebagai dasar pembahasan di tingkat nasional.
Kini, secercah harapan hadir untuk Sulawesi Tengah. Jika perjuangan ini berlanjut dengan dukungan kolektif, bukan tidak mungkin DBH tambang yang adil akan segera menjadi kenyataan. (**)