PALU – Perbedaan tajam antara hasil pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) dan realisasi belanja Dinas Perhubungan Kota Palu memicu ketegangan dalam rapat Komisi C DPRD Kota Palu, menyusul membengkaknya anggaran operasional Bus Trans Palu hingga hampir Rp11 miliar untuk enam bulan pertama tahun 2026, Selasa (20/1/2026).
Perbedaan tersebut mencuat pada pembahasan anggaran operasional Bus Trans Palu, pembangunan halte, dan pengelolaan bus stop. Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, Abdurrahim Nasar Al Amri, mempertanyakan lonjakan anggaran yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal Banggar, yakni Rp8,5 miliar hingga September.
“Bus tetap beroperasi 24 unit, tapi anggarannya berubah. Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegas Abdurrahim.
Dinas Perhubungan Kota Palu menjelaskan bahwa sejak Januari 2026 sebanyak 24 unit bus telah beroperasi dengan nilai kontrak sebesar Rp10.968.890.400 untuk masa kerja enam bulan hingga Juni 2026 melalui kerja sama dengan PT Bagong Transport.
Penjelasan tersebut justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan legislator. Komisi C menilai, jika pola kontrak enam bulanan terus berlanjut, total anggaran operasional Bus Trans Palu dalam satu tahun berpotensi kembali mendekati Rp22 miliar dan dinilai tidak sejalan dengan upaya efisiensi anggaran.
Selain operasional bus, pembangunan halte dan bus stop juga menjadi sorotan DPRD Kota Palu. DPRD mengaku hanya menyetujui pembangunan 15 unit halte dengan anggaran Rp1,5 miliar, namun dalam pelaksanaannya jumlah halte bertambah menjadi 20 unit dengan alasan penyesuaian harga satuan dari Rp100 juta menjadi sekitar Rp71 juta per unit.
“Kami tidak mempersoalkan penambahan, tetapi perubahan seperti ini seharusnya dikomunikasikan. Kami ini mitra,” ujar Abdurrahim.
Dishub Palu juga melaporkan telah membangun 20 unit halte dan 80 titik bus stop. Namun DPRD menilai sebagian besar bus stop belum berfungsi optimal serta minim informasi jadwal dan rute bus bagi masyarakat.
Rapat akhirnya tidak dilanjutkan karena Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Trisno Yuninto, tidak hadir untuk memberikan penjelasan langsung terkait penganggaran Bus Trans Palu dan pembangunan halte. DPRD Kota Palu berencana menjadwalkan kembali rapat bersama Dishub Palu dalam waktu dekat.**