PALU – Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bagian Persidangan dan Perundang-undangan memfasilitasi Sosialisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 di Sriti Convention Hall, Palu, pada Senin (2/11/2026).

Forum ini mempertemukan Bapemperda DPRD Sulteng dengan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk BRIDA, serta unsur organisasi profesi, asosiasi, dan komunitas. Agenda ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai arah regulasi daerah sekaligus menjaring pemikiran dari para pemangku kepentingan.

Acara sosialisasi yang dipandu oleh Kabag Perundang-undangan Asmir Julianto Hanggi, S.H., M.H. ini memaparkan dua agenda utama, yakni pemaparan arah Propemperda 2027 oleh Mahfud Masuara, S.H. dan penjabaran Analisis Kebutuhan Perda (AKP) oleh Tenaga Ahli Bapemperda, Dr. Asri Lasatu, S.H., M.H.

Dalam penjelasannya, Mahfud Masuara menegaskan bahwa Propemperda merupakan instrumen perencanaan penyusunan Perda yang dirancang secara terstruktur dan terpadu sebagai pedoman prioritas pembentukan hukum bagi DPRD dan Pemerintah Daerah demi menjawab kebutuhan warga.

Untuk tahun 2027, Propemperda Sulteng memuat delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di luar daftar kumulatif terbuka—terdiri atas lima usulan inisiatif DPRD dan tiga usulan Pemerintah Daerah. Di samping itu, terdapat tiga Ranperda kumulatif terbuka yang mencakup pertanggungjawaban APBD 2026, perubahan APBD 2027, dan APBD murni 2028.

Delapan fokus regulasi tersebut meliputi revisi Perda Kesehatan, fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, tata kelola pertanian, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan batuan, bantuan hukum, perlindungan masyarakat dan keluarga dari kejahatan seksual, penataan struktur organisasi perangkat daerah, serta penyesuaian Perda Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Sementara itu, Dr. Asri Lasatu menyampaikan bahwa setiap Ranperda wajib memiliki landasan kewenangan yang sah serta relevan dengan kapasitas daerah. Proses penjaringannya pun harus ditopang data valid melalui kuesioner, FGD, wawancara, hingga konsultasi publik.

Pimpinan Bapemperda, Sri Indraningsih Lalusu, menambahkan bahwa pengusulan Ranperda harus disaring secara ketat berdasarkan skala prioritas dan kemanfaatannya. Pembentukan Perda diarahkan pada kualitas serta keterterapan aturan di lapangan, bukan sekadar mengejar kuantitas produk hukum.

Beliau juga memberi apresiasi tinggi atas partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan instansi yang hadir, sebab pemikiran dari berbagai sektor akan memperkaya bobot serta ketepatan sasaran dari regulasi yang dirancang.

Diskusi berlangsung interaktif dengan munculnya pelbagai aspirasi, mulai dari perlindungan karya cipta dan kebudayaan lokal, penguatan sektor pertanian unggulan, hingga kemudahan permodalan bagi wirausaha muda. Perwakilan PAPRI secara khusus menyuarakan perlunya proteksi atas karya seni dan kekayaan intelektual komunal daerah.

Respons positif juga datang dari BRIDA Sulteng yang memaparkan langkah pembentukan Sentra HKI untuk melindung modalitas produk lokal unggulan, salah satunya komoditas Durian Volcano khas Sulawesi Tengah.

Seluruh masukan dan dinamika dalam sesi dialog tersebut dicatat oleh Bapemperda dan narasumber sebagai bahan penyempurnaan substansi draft Perda yang tengah disiapkan.

Melalui forum terpadu ini, Bapemperda DPRD Sulteng optimistis penyusunan Perda 2027 dapat berjalan lebih sistematis dan inklusif demi melahirkan produk hukum yang memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pimpinan Bapemperda, Dra. Sri Indraningsih Lalusu, MBA, bersama jajaran anggota DPRD Sulteng seperti Yusuf, S.P., Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., Hj. Zalzulmida A. Djanggola, S.H., CN., Dra. Marlelah, M.Si., Hj. Winiar Hidayat Lamakarate, S.E., serta Mahfud Masuara, S.H. yang juga bertindak sebagai pemateri. ***