PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan kesiapannya untuk mendukung pelaksanaan audit Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI. Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido menegaskan bahwa program unggulan “9 Berani” telah dirancang pro-rakyat dan selaras dengan standar perlindungan HAM nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Reny saat menerima audiensi Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, di ruang kerjanya, Selasa (10/3/2026).
Pertemuan itumembahas rencana penilaian pemenuhan empat hak dasar masyarakat, yaitu hak atas kesehatan, pendidikan dasar, pekerjaan, serta hak atas pangan di tingkat Kabupaten dan Kota.
Wagub menjelaskan bahwa berbagai kebijakan pembangunan di Sulawesi Tengah saat ini telah diselaraskan dengan Astacita Presiden yang kemudian dijabarkan melalui program prioritas daerah “9 Berani”. Program ini fokus pada peningkatan kesejahteraan dan penguatan hak-hak dasar warga.
“Keadilan bagi masyarakat sangat penting. Program pemerintah daerah saat ini diarahkan agar benar-benar pro rakyat, termasuk dalam pemenuhan hak kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan bagi para pekerja,” ujar Reny dalam audiensi tersebut.
Reny menambahkan bahwa Pemerintah Daerah sangat terbuka dan siap menyediakan seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam proses audit. Salah satu upaya nyata yang ditonjolkan adalah pengembangan UMKM untuk membuka lapangan kerja serta program Berani Cerdas dan Berani Sehat untuk meningkatkan kualitas SDM.
“Kami siap mendukung proses ini. Data-data yang dibutuhkan tersedia dan dapat diakses untuk mendukung proses penilaian,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, menjelaskan bahwa audit ini bukan bertujuan untuk mencari kesalahan pemerintah daerah. Sebaliknya, proses yang meliputi studi kebijakan hingga lapangan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik baik yang bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
Anis menyebutkan bahwa hasil akhir dari audit ini berupa skor penilaian dan rekomendasi untuk memperkuat implementasi HAM di daerah. Menurutnya, kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat adalah indikator utama dalam penilaian ini.
“Tujuan audit ini bukan untuk mempermalukan daerah, tetapi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat berdampak pada pemenuhan hak-hak masyarakat serta mengidentifikasi praktik baik yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain,” jelas Anis.
Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan plakat penghargaan dari Komnas HAM RI kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sebagai simbol komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Bumi Tadulako. **