PALU – Isu pelanggaran HAM di sektor pertambangan menjadi sorotan utama dalam pertemuan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dengan Ketua Komnas HAM Sulteng, Livand Breemer di ruang kerja Gubernur Rabu (3/9/2025).
Dalam audiensi tersebut, Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah harus berdiri di sisi masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan.
Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya menjaga hak-hak warga, terutama mereka yang terdampak aktivitas pertambangan, baik legal maupun ilegal. Ia menolak tegas kriminalisasi terhadap masyarakat yang hanya berusaha mencari nafkah.
“Saya tidak ingin masyarakat dikriminalisasi hanya karena berusaha mencari nafkah. Jika ada perusahaan yang melanggar aturan dan merugikan rakyat, maka itu tidak boleh dibiarkan. Saya tegaskan, pemerintah daerah akan berdiri bersama rakyat,” ujar Anwar Hafid.
Bahkan, Gubernur menyatakan siap mengambil langkah lebih jauh dengan menggerakkan kekuatan rakyat apabila pihak-pihak tertentu tetap mengabaikan aturan dan merugikan masyarakat.
“Kalau ada yang tidak mau mendengar, saya akan menggunakan kekuatan rakyat untuk melawan. Saya akan kumpulkan kepala desa dan masyarakat, agar tidak takut memperjuangkan hak mereka,” tegasnya.
Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng, Livand Breemer, mengapresiasi sikap tegas dan langkah cepat pemerintah provinsi dalam merespons persoalan HAM yang timbul dari konflik pertambangan.
“Kami melihat pemerintah provinsi bergerak cepat, dan itu sangat membantu kerja-kerja kami. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut, agar penanganan isu-isu HAM di Sulteng lebih efektif,” kata Livand.
Selain membahas perlindungan masyarakat, Livand juga menyampaikan permohonan dukungan untuk penguatan kelembagaan Komnas HAM di Sulteng, termasuk penghibahan aset gedung yang saat ini masih milik pemerintah provinsi. Dengan hibah tersebut, Komnas HAM dapat melakukan renovasi serta meningkatkan fasilitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.
Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid menyatakan dukungannya.
“Saya sepakat, Komnas HAM adalah pilar penting yang selalu didengar oleh publik. Pemprov tentu akan mendukung agar Komnas HAM bisa bekerja lebih maksimal untuk rakyat,” ungkap Gubernur.**