PALU – Anggota Banggar DPRD Kota Palu, Muslimun, mempertanyakan urgensi dan indikator capaian rencana studi luar negeri ke Singapura yang digagas BKPSDMD Kota Palu dalam rapat pembahasan APBD Perubahan 2026, Selasa (22/09/2026).
Pertanyaan tersebut dilayangkan Muslimun langsung kepada Kepala BKPSDMD Kota Palu, John Yus Madoli, menyusul adanya usulan tambahan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp1,126 miliar.
Muslimun menilai pengajuan anggaran bernilai fantastis tersebut bertolak belakang dengan komitmen pemerintah daerah yang tengah menggalakkan efisiensi.
Selain menyoal efisiensi, ia menyoroti keterwakilan pejabat kewilayahan yang dinilai janggal karena hanya mengikutsertakan lima camat dari total delapan kecamatan yang ada di Kota Palu.
“Kenapa tidak delapan kecamatan sekalian? Perjalanan dinas camat ke luar negeri lima orang, kan kita kecamatan ada delapan,” ujarnya, seraya meminta kriteria penetapan peserta diperjelas agar tidak memicu polemik internal.
Ia mendesak BKPSDMD membeberkan indikator keberhasilan yang konkret serta menyarankan pemkot mengalihkan studi ke daerah dalam negeri seperti Batam yang karakteristiknya lebih relevan dengan Kota Palu. ***