PALU — Keluarga pasien mengeluhkan ambulans yang membawa anggota keluarganya tidak dilayani saat hendak mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tawaeli, Kota Palu, Kamis (1/1/2026), meski dalam perjalanan layanan medis.

Keluhan tersebut disampaikan oleh keluarga pasien melalui unggahan video di akun Facebook pribadinya. Dalam video itu, ia menyebut petugas SPBU menolak melayani pengisian BBM karena ambulans tidak memiliki barcode sebagai salah satu syarat pengisian BBM bersubsidi.

Keluarga pasien menjelaskan, ambulans tersebut membawa pasien yang baru selesai menjalani perawatan intensif dan hendak dipulangkan ke Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una.

“Sebelumnya istri saya dirawat di RSUD Ampana dan mendapat rujukan ke RSUD Undata Palu pada tanggal 25 Desember 2025,” tulis keluarga pasien dalam klarifikasinya melalui akun Facebook IbrahimNurlina Ibra, dikutip Jumat (2/1/2026).

Ia menyebutkan, pasien menjalani perawatan intensif di RSUD Undata Palu selama kurang lebih lima hari dan diperbolehkan pulang oleh dokter pada 31 Desember 2025 sekitar pukul 12.00 Wita.

https://www.instagram.com/reel/DS_-MuBia1H/?igsh=MWVlc2s0bHc1a2l0MQ==

Menurutnya, ambulans yang digunakan merupakan ambulans gratis yang didatangkan langsung dari Ampana karena keterbatasan biaya keluarga. 

“Kami tidak punya biaya untuk membayar fasilitas ambulans rumah sakit, sehingga menggunakan ambulans gratis tersebut untuk kepulangan pasien ke Ampana,” katanya.

Terkait penolakan pengisian BBM, keluarga pasien mempertanyakan keharusan kepemilikan barcode bagi kendaraan layanan kesehatan.

“Kami juga tidak memiliki barcode Pertamina. Haruskah kami dimintakan barcode dan kalau tidak ada, tidak bisa dilayani, sementara ini adalah fasilitas kesehatan yang bersifat urgensi untuk pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menanggapi anggapan terkait penggunaan ambulans dari kota ke desa. 

“Kami adalah pasien rujukan yang akan kembali pulang ke desa kami,” tuturnya.

Keluarga pasien menyayangkan ambulans tidak mendapat prioritas pelayanan. 

“Yang kami sesalkan, mengapa kami tidak dilayani sesuai aturan medis yang sebenarnya, karena mobil ambulans harus diutamakan,” katanya.

Ia menegaskan, unggahan video tersebut bukan bertujuan mencari popularitas. 

“Saya memviralkan ini bukan karena mau mencari popularitas, melainkan agar seluruh pihak terkait dan yang berwenang bisa memahami kendala yang dihadapi masyarakat kecil,” ujarnya.

Dalam unggahan tersebut, keluarga pasien juga memohon perhatian dan bantuan Gubernur Sulawesi Tengah, agar di tindak agar kejadian serupa tidak terulang pada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan darurat.*