Palu – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Tengah, yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah 2029-2029, mulai menguliti isi RPJMD yang diajukan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah ke DPRD Sulawesi Tengah.
Meskipun baru rancangan awal, pesimistis mulai terlihat dari isi rancangan awal tersebut, dimana Pansus mendapatkan isi rancangan awal RPJMD justru minim dukungan ke program 9 Berani yang menjadi visi misi pasangan Anwar Hafid dan dr Reny A Lamadjido sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng.
Ketua Pansus RPJMD DPRD Sulawesi Tengah, Yus Mangun, melihat konsep rancangan awal RPJPD Provinsi Sulteng Tahun 2025-2029 yang dipaparkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) Sulteng, tidak memasukkan beberapa hal yang sangat urgen sesuai visi misi gubernur Sulteng, khususnya terkait peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan volume ekspor.
Menurutnya, bagaimana visi misi gubernur dengan 9 BERANInya terwujud kalau peningkatan aparaturnya hanya seperti yang ada saat ini.
‘’Menurut saya, ada yang kurang tersentuh dari Ranwal RPJPMD kita ini, padahal sangat urgen, yakni peningkatan SDM aparatur dari segala bidang dan infrastruktur yang menyertainya,’’ kata politisi Golkar ini, menanggapi pemaparan Kepala Bappeda Sulteng, Cristina Sandra Tubondo, dalam rapat Rapat kerja Pansus RPJMD Sulteng bersama OPD terkait yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng , pada 15 Mei 2025.
Yus mencontohkan, Berani Sehat yang menjadi Jargon gubernur saat ini, tidak akan mungkin terwujud kalau sumber tenaga medisnya tidak memadai. Dokter ahli yang ada saat di Sulteng jumlahnya sangat terbatas, demikian pula fasilitasnya.
Begitupun sektor tambang, bahkan Sulteng belum memiliki doktor tambang, tambangnya melimpah, tapi ahlinya tidak punya.
“Termasuk ahli hukum laut. Dengan daerah yang memiliki laut terpanjang di Indonesia, daerah ini tidak memiliki satu orang pun ahli hukum laut,” tegas Yus Mangun.
Oleh karena itu kata Yus, perlu dimasukan peningkatan SDM aparatur, dengan pemberian beasiswa tidak hanya terbatas pada level S1, tapi S2 hingga S3 harus digenjot dan jika sudah bekerja, mereka harus difasilitasi, sehingga perlu direncanakan pembangunan infrastrukturnya sebagai penunjangnya.
“Misalnya jika ada dokter ahli, maka Pemda siapkan rumah dan juga fasilitas lainnya, mereka sekolah mahal, jika kita tidak siapkan, mereka lari,’’ jelasnya.
Hal lain yang juga menjadi sorotan Yus Mangun adalah, soal masih lemahnya nilai ekspor daerah ini. Bagaimana menggejot nilai ekspor, kalau komoditi hanya berputar putar di daerah ini.
”Istilahnya komoditas kita yang ada saat ini, bagaimana bisa maju, kalau hanya taputar putar di Talise, istilahnya,’’ ujarnya mengandaikan.
Selain Yus Mangun, seluruh anggota Pansus juga turut memberikan tanggapannya atas rancangan tersebut, masing masing, Zalzulmida A Djanggola, Suardi, Wiwik Jumatul Rofi’ah, Dr I Nyoman Slamet, Sadat Anwar, Ronald Gulla, yang juga menyoroti isi materi Ranwal. Wiwik Jumatul Rofiah, misalnya mengatakan, bahwa dari 9 BERANI yang menjadi visi misi gubernur, minimal ada tiga yang benar-benar fokus, yakni BERANI cerdas, BERANI sehat dan BERANI sejahtera.
Yus Mangun juga menjelaskan, bahwa untuk meningkatkan hasil pertanian, juga menjadi hal yang tidak mungkin jika tidak diubah regulasi tentang peningkatan jalan usaha tani, dan jalan kantong kantong produksi tidak bisa dilakukan oleh anggota DPRD lewat Pokir, sehingga ada wacana untuk meminta diskresi ke BPK RI tentang pengetatan aturan yang terkait pengadaan /pembangunan infrastruktur yang terkait dengan peningkatan pendapatan petani.
“BERANI panen raya yang menjadi visi Gubernur, saya kira sulit juga terwujud kalau regulasi ini masih menjadi pegangan BPK RI,’’ jelasnya.
Rapat yang dihadiri oleh Sekprov Sulteng Dra Novalina, MM, Asisten II Bidang Pembangunan, serta menghadirkan instansi teknis terkait, yakni Kepala Bappeda Sulteng Dr Sandra Tubondo, Badan Pendapatan Daerah, Rifki Anata Mustakim, dari BPKAD serta dari Biro Hukum Pemprov Sulteng diakhiri dengan penjelasan dan tanggapan balik dari Kepala Bappeda Sulteng yang merunut pertanyaan dari para anggota Pansus.