PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, secara resmi mengukuhkan Agus Yulianto, Ak., AAP., CHRPE., FRMP sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah. Pengukuhan berlangsung di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (14/10/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Dr. Setya Nugraha, jajaran pejabat pemerintah provinsi, serta unsur Forkopimda Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-400/K/SU/2025, Agus Yulianto resmi menggantikan Edy Suharto, yang kini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, Dr. Setya Nugraha mengapresiasi sinergi antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dinilai terus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan komitmen BPKP untuk mendampingi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan efisien.
“Program 9 BERANI yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan terobosan positif yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini sejalan dengan semangat BPKP untuk memastikan setiap program memiliki dampak nyata,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan efisiensi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah. Menurutnya, tata kelola potensi daerah yang baik akan memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Anwar Hafid mengucapkan selamat kepada pejabat baru dan menyampaikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya atas dedikasi dan kerja sama yang telah terjalin. Ia menilai, pengukuhan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara BPKP dan pemerintah daerah.
“BPKP adalah mitra strategis pemerintah dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan berintegritas. Semoga sinergi ini menjadi kekuatan baru dalam mengawal pembangunan di Sulawesi Tengah,” kata Gubernur Anwar.
Menanggapi pernyataan Deputi BPKP terkait efisiensi keuangan, ia menegaskan bahwa tantangan fiskal tidak akan menghambat komitmen pemerintah provinsi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Gubernur juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, agar setiap program yang tertuang dalam RPJMD dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengajak para bupati dan wali kota di Sulawesi Tengah untuk menjadikan efisiensi sebagai budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
“Perencanaan yang baik akan menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kolaborasi yang solid akan membuat tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah semakin transparan, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.**