Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menegaskan seluruh perangkat daerah wajib bersikap kooperatif dan terbuka selama pelaksanaan pemeriksaan terinci Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berlangsung mulai 14 Oktober hingga 22 November 2025.

Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Reny saat Entry Meeting Pemeriksaan Terinci yang digelar di ruang kerjanya, Selasa (14/10/2025).

Menurutnya, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Kita harus terbuka dan jujur dalam menyampaikan data. Dengan begitu, hasil pemeriksaan bisa menjadi dasar perbaikan kebijakan untuk kemajuan Sulawesi Tengah,” ujar Reny.

berharap hasil pemeriksaan dapat membantu Pemprov dalam menemukan akar masalah serta memperbaiki sistem pengelolaan pembangunan daerah.

Sementara itu, tim BPK RI menjelaskan bahwa pemeriksaan terinci tahun ini mencakup dua fokus utama, yakni pemeriksaan kepatuhan lingkungan dan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam bidang ketahanan pangan.

Farid, salah satu anggota tim pemeriksa BPK, menjelaskan pemeriksaan lingkungan dilakukan dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, terutama pada program prioritas penguatan kelembagaan, tata ruang, dan pengendalian pencemaran lingkungan.

Kegiatan pemeriksaan akan mencakup sektor pertambangan, pembinaan kawasan hutan, serta penegakan hukum kehutanan, dengan periode evaluasi mulai tahun 2020 hingga triwulan III tahun 2025. Tim BPK juga akan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah daerah, termasuk Palu, Donggala, Sigi, Morowali, dan Morowali Utara.

Adapun pemeriksaan bidang ketahanan pangan menilai kesiapan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat sistem produksi dan distribusi pangan. Pemeriksaan ini akan menyoroti aspek perencanaan, cadangan pangan, stabilisasi pasokan, dan distribusi antarwilayah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kehutanan Muhammad Neng, S.T., M.M., Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Nelson Metubun, S.P., M.P., Kepala Bappeda Sulteng Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, M.T., serta sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait.**